RUANGPOLITIK.COM— Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya belum diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu reshuffle Rabu Pon atau 1 Februari 2023 yang belakangan berembus. PPP meyakini reshuffle kabinet tidak akan berdampak negatif terhadap kader mereka.
“Pertanyaan yang banyak ditanyakan, apakah PPP sudah diajak bicara? Jawabannya saya hari ini Senin pagi, saya ingin sampaikan, itu belum. PPP menyerahkan kepada Presiden,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Arsul menyebut biasanya jika ada reshuffle, maka Presiden bakal menyampaikan ke partai politik bersangkutan. Pemberitahuan dilakukan dengan jarak yang singkat dari pengumuman.
“Kalau mengacu pada reshuffle baik pada Pak Jokowi periode pertama kemudian sebelum ini, maka selalu, menyangkut menteri dari partai biasanya itu disampaikan kepada parpol yang bersangkutan itu menjelang mepet dengan pengumuman itu dilakukan,” kata Arsul.
Anggota DPR RI ini menyerahkan kewenangan reshuffle sepenuhnya ke Presiden. Namun, ia percaya posisi menteri dari PPP tak akan bergeser.
“Soal reshuffle itu adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Partai-partai itu kan percaya semua bahwa bagaimanapun presiden Jokowi itu tentu akan tetap menjaga keseimbangan semuanya,” tutur Arsul.
“Jadi kalau misalnya PPP punya satu menteri, satu wamen, insyaallah nggak kemudian berkurang. Kalau ngarep bertambah iya,” pungkasnya.
Mengapa hari Rabu selalu membuat para elit politik ketar ketir? Pasalnya hari Rabu adalah kebiasaan Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet menilik dari sikap Jokowi sebelumnya.
“Biasanya kalau kita lihat catatan kemarin, reshuffle itu di hari Rabu Pon atau Rabu Pahing, Rabu Pahing kan kemarin sudah lewat. Rabu kemarin itu. Rabu Pon baru 1 Februari. Kita tunggu saja lah, gitu,” ujar Waketum PPP Arsul Sani di DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Menurutnya, PPP tidak ada masalah apapun alasan Jokowi mengganti menterinya.
“Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling tahu adalah presiden apakah kinerja atau basis-basis yang lain lah. Misalnya alasan politik. Ya itu kita serahkan saja kepada presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik koalisi ya kita menunggu saja,” ujar Arsul.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
