RUANGPOLITIK.COM — Dengan kompak sejumlah kepala desa (kades) di Pulau Madura, Jawa Timur, bersepakat menghabisi suara partai politik (parpol) di Pemilu 2024 jika menolak masa perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun.
Hal itu disampaikan oleh Kades Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Farid Afandi. Dia mengatakan akan menghabisi suara parpol yang tidak mendukung jabatan kades menjadi 9 tahun.
“Suara parpol di Pemilu 2024 nanti yang tidak mendukung masa jabatan kades jadi 9 tahun akan kami habisi,” katanya, Jumat (20/1/2023).
Selanjutnya, Farid mengklaim seluruh kades di Madura yang hadir demo ke DPR Senayan Jakarta kurang lebih sekitar 800 kades.
Hal itu, menurut Farid, menjadi pertanda bahwa dalam Pemilu 2024, kades memiliki pengaruh yang cukup besar. “Teman-teman kades di Madura melakukan hal-hal dan langkah serius agar aspirasi kades di tanah air bisa diperhitungkan. Ini juga menjadi cambuk kepada seluruh parpol di Senayan,” kata Farid.
Farid lalu mengungkap, sejauh ini sudah ada lima parpol yang memberikan persetujuan atas permintaan para kades itu.
“Partai lain untuk sementara yang kami terima PKB, PDIP, Gerindra, Golkar dan PPP. Partai lainnya masih kami pantau,” ungkapnya.
Lebih lanjut Farid berharap usulan kades itu tidak dicoret dalam Prolegnas terkait revisi pasal 39 ayat 1 tentang masa jabatan kepala desa sebagaimana Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Ini wacana kan sudah diusulkan dan masuk prolegnas. Kebutuhan kami di sini kan setelah 2024, tentu ini harus diketahui keputusannya di tahun 2023,” ujarnya.
Sementara untuk sejumlah video kepala desa di Madura yang mengancam akan habisi suara parpol yang tidak mendukung aspirasi kepala desa turut dibenarkan oleh Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan itu.
“Revisi undang-undang sekarang juga. Sembilan tahun harga mati. Partai yang tidak mendukung, habisi. Siapa kita? Perkasa Pamekasan. Perkasa Pamekasan solid dan bersatu,” kata Farid.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
