RUANGPOLITIK.COM— Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya setuju jika pencoblosan pada Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai. Tapi, katanya, Partai Buruh ingin hal itu dilakukan dengan syarat tertentu.
“Kami setuju sistem proporsional tertutup dengan bersyarat. Tapi bersyarat. Tidak seperti yang dimaksud oleh PDIP dan Partai Bulan Bintang ya,” ujar Said Iqbal di Patung Kuda, Jakpus, Sabtu (14/1/2023).
Syarat yang dimaksudnya ialah parpol tetap menyerahkan nama calon legistalif (caleg) ke KPU lalu nama serta nomor urut caleg itu diumumkan KPU kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar masyarakat juga mengenal caleg yang akan dipilih saat mencoblos partai tertentu.
“Syaratnya adalah, dalam waktu tertentu misal sebulan dua bulan tiga bulan, setiap parpol mengajukan nama-nama. Nomor satu sampai sesuai jumlah dapil, jumlah kursi dalam satu dapil ” kata dia.
“Orang tau kalau nanti dia coblos proporsional tertutup tanpa gambar kalau satu kursi dapat pasti. Itu yang dimaksud syarat. Jadi tidak membeli kucing dalam karung seperti yang dijelaskan sebelumnya,” sambungnya.
Meski demikian, katanya, sistem itu akan dibahas dalam Rakernas hari ini. Menurutnya, situasi bisa berubah dalam pembahasan itu.
“Tapi tentu ini akan ditelaah lebih dalam di dalam rapat kerja nasional. Kita akan dengarkan situasi yang berkembang,” ujarnya.
Said juga menegaskan partainya tidak ingin berkoalisi dengan partai lain dalam Pemilu 2024. Alasannya, Partai Buruh merupakan partai kelas.
“Partai Buruh tidak berpikir untuk koalisi. Partai kami partai kelas,” ujarnya.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menangani gugatan UU Pemilu. Salah satu yang digugat ialah terkait sistem pencoblosan.
Sistem pemilu proporsional daftar tertutup masih berpeluang diterapkan pada pemilu mendatang karena UU Pemilu sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Delapan dari sembilan parpol yang punya kursi di DPR sudah menyatakan sikap menolak proporsional tertutup. Mereka adalah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
