Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebut Kemenkes belum membahas perihal kemungkinan vaksin Covid-19 tak lagi diberikan secara gratis kepada masyarakat mulai 2023
RUANGPOLITIK.COM —Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar tetap menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan Nihayatul merespons isu vaksin Covid-19 bakal berbayar pada tahun ini karena pemerintah menghentikan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19 dalam APBN 2023.
“Gratis lah, harus gratis lah, itu dasar,” kata Nihayatul di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).
Nihayatul mengatakan anggaran di Kementerian Kesehatan masih sangat cukup untuk program vaksinasi Covid-19. Menurut dia, sebagian besar anggaran PEN lebih banyak dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penanganan Covid-19 di 2023.
Selain itu, undang-undang telah memandatkan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
“PEN kebanyakan kemarin untuk sosialnya, bukan untuk vaksinnya. Anggaran pemulihan sosialnya jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dari pada anggaran kesehatannya, Covid-19. Jadi sebenarnya anggaran Covid-19 masih bisa ter-cover oleh anggaran Kemenkes,” ujarnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebut Kemenkes belum membahas perihal kemungkinan vaksin Covid-19 tak lagi diberikan secara gratis kepada masyarakat mulai 2023.
“Itu belum dibahas yang vaksin berbayar. Jadi sampai sekarang vaksinnya masih gratis, yuk cepat-cepat booster saja,” kata Budi di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis (29/12).
Budi pun merespons wacana penghapusan pembiayaan Covid-19 pada 2023 mendatang. Ia hanya menegaskan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sudah selesai pada Desember 2022.
Namun, terkait anggaran Covid-19 yang ditiadakan masih belum bisa dipastikan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
