RUANGPOLITIK.COM— Wacana pemilu tertutup mulai menggemparkan para elit politik karena dilemparkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari bahwa kemungkinan pemilu tertutup akan diaplikasikan pada pemilu 2024 mendatang sehingga para caleg tak perlu susah payah buat poster foto untuk pemilu.
Menanggapi hal ini PKB menegaskan pemilu dengan menerapkan sistem proporsional terbuka atau mencoblos langsung nama calegnya lebih baik ketimbang tertutup. Sistem ini dinilai lebih transparan dalam rekrutmen dan penentuan bakal caleg.
“Proporsional terbuka lebih baik dari sisi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam rekrutmen dan penentuan bakal caleg,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Senin (2/1/2023).
Menurut Jazilul, rakyat menghendaki caleg atau orang-orang yang mewakili mereka di parlemen dipilih secara terbuka dan mengetahui rekam jejaknya. Di sisi lain, kata dia, sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos gambar partai, bukan nama calegnya, sama saja dengan membeli kucing dalam karung.
“Hemat saya, saat ini rakyat ingin memilih calon wakilnya secara terbuka dan diketahui rekam jejaknya. Selain set back, sistem proporsional tertutup itu seperti ‘beli kucing dalam karung’,” kata Wakil Ketua MPR ini.
Selain itu, Jazilul meyakini sistem proporsional tertutup juga akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di pemilu.
“Saya yakin kalau proposional tertutup akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Padahal inti pemilu itu partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Hasyim mengungkapkan sistem itu sedang dibahas melalui sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” ujar Hasyim dalam sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).
Hasyim mengatakan sistem proporsional terbuka dimulai sejak Pemilu 2009 berdasarkan putusan MK. Dia mengatakan dengan begitu, maka kemungkinan hanya keputusan MK yang dapat menutupnya kembali.
“Maka sejak itu Pemilu 2014, 2019, pembentuk norma UU tidak akan mengubah itu, karena kalau diubah tertutup kembali akan jadi sulit lagi ke MK. Dengan begitu, kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
