RUANGPOLITIK.COM — Pengamat dan pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti wajah para petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Ia menyayangkan adanya narasi kecurangan.
Ia lebih fokus menyoroti Ketua KPU, Hasyim Asyari yang katanya sudah ketiga kalinya terjun sebagai anggota KPU.
“Ini ada 7 wajah anggota KPU, Ketua KPU orang yang sudah ketiga kalinya menjadi anggota KPU,” ujar Refly melalui kanal YouTube miliknya, dikutip Senin (19/12/2022).
Dengan rekam jejak tersebut, Refly menilai Hasyim berbekal ilmu soal integritas Pemilu dengan matang.
“Artinya, soal integritas pemilu dia sudah khatam,” ucapnya.
Kendati pada beberapa tahun sebelumnya, yaitu periode 2011 hingga 2016 ia menjadi pemeran pengganti, Refly menyebutnya berpengalaman. Apalagi, lanjut Refly, Hasyim Asyari juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU di Jawa Tengah.
Refly pun heran melihat banyaknya dugaan kecurangan jelang Pemilu. Padahal, Pemilu 2024 akan menjadi meja pertandingan politik yang keenam pasca reformasi.
“Ini adalah pemilu yang keenam, kenapa masih bicara mengenai kecurangan yang sangat telanjang seperti ini, yang pusatnya bahkan dilakukan oleh KPU dan sekjen KPU sendiri,” terangnya.
“Walaupun pada tahun sebelumnya periode 2011-2016 dia hanya pemeran pengganti, tapi walaupun pengganti, dia orang yang berpengalaman, dan sebelumnya pernah menjadi ketua KPU di Jateng,” bebernya.
Sehingga, Refly curiga, alasan di balik pemilihannya itu apakah memang karena bekal ilmu seputar Pemilu, atau hanya karena ia mudah diintervensi.
“Tapi kalau masih bisa diintervensi justru kita bertanya, apakah dia selama ini dipilih karena dia bisa diintervensi atau karena pengalamannya,” ungkapnya.
Katanya, jika kecurangan itu terjadi di daerah-daerah yang sulit untuk diorganisir, maka bisa saja kecurangan itu murni karena adanya kecolongan.
Namun, jika kecurangannya terjadi di pusat dengan embel-embel ‘pesanan’ kekuasaan, ia menyarankan supaya KPU dibubarkan.
“Kalau kecurangan di lapangan satu-dua, ya mungkin saja ada kecolongan, tapi kalau kecurangannya terkonsentrasi karena mengikuti pesanan kekuasaan, dan para anggota KPU tidak berani menolak, maka saran saya lebih baik diberhentikan saja anggota KPU yang seperti itu,” ujar Refly.
“Karena sampai saat ini tidak ada anggota KPU yang berani bersuara, soal apakah ini benar atau tidak intervensi itu,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
