DPR Tetapkan 39 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023

RUU terakhir dikeluarkan karena telah disahkan di Paripurna 6 Desember lalu. Sementara RUU LLAJ atau lalu lintas dan jalan raya ditolak mayoritas fraksi dan dikembalikan ke pemerintah

RUANGPOLITIK.COM —Rapat Paripurna DPR ke-13 masa sidang II tahun 2022-2023 mengesahkan 39 rancangan dan revisi undang-undang (RUU) agar masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023.

Jumlah tersebut merupakan perubahan keempat dari sebelumnya berjumlah 41 RUU. Badan Legislasi DPR\ telah mengeluarkan dua RUU yakni RUU LLAJ dan RKUHP.

RUU terakhir dikeluarkan karena telah disahkan di Paripurna 6 Desember lalu. Sementara RUU LLAJ atau lalu lintas dan jalan raya ditolak mayoritas fraksi dan dikembalikan ke pemerintah.

“Apakah Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024 tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus selaku pimpinan sidang.

Berikut daftar 29 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2023:

Usulan Pemerintah 

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11.  Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).
12.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13.  Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
14.  Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.
15.  Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18.  Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).
19.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.
22.  Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
23.  Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.26.
26. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

    Usulan Pemerintah 

27. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
30. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.
31. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.
32. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
33.  Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
34.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
35.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
36.  Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

    Usulan DPD

37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
38. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
39.  Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.

Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)