RUANGPOLITIK.COM — Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengungkap bahwa izin acara Safari Anies Baswedan di Aceh dicabut oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Dia pun menyayangkan insiden ini masih terjadi.
Willy menyebut seharusnya peristiwa itu tidak perlu terjadi sebab Indonesia menginginkan demokrasi yang terbuka sehingga peristiwa ini menurutnya menjadi catatan bagi berjalannya demokrasi di Indonesia.
“Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi,” katanya kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (30/11/2022).
Willya memastikan bahwa pencabutan izin itu dilakukan oleh pihak Pemda bukan kepolisian. Memang kata dia pihak kepolisian hanya mengeluarkan izin keramaian.
Tidak hanya di Aceh, Willy juga mengungkap bahwa Safari Anies Baswedan di Jawa Barat tepatnya di Tasikmalaya dan Ciamis ada permintaan supaya izin kegiatan dicabut. Tapi Willy enggan mengungkap siapa sosok yang meminta tersebut.
“Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan. Enggak perlu kita ngomong,” ujarnya.
Terkait pencabutan izin acara Safari Anies Baswedan di Aceh itu, Willy mengatakan pihaknya masih meminta penjelasan dari pihak pemda. DPP Partai NasDem kata dia juga masih mengusahakan supaya Safari Anies Baswedan di Aceh tetap berlangsung.
“Ini kita lagi minta konfirmasi,” pungkasnya.
Diketahui, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ( Disbudpar) Aceh melalui UPTD Taman Seni dan Budaya mencabut surat izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin untuk tempat jalan santai dan silahturahmi bersama Anies Baswedan, yang rencananya berlangsung pada Sabtu (3/12) pekan ini.(FSL)
Editor: Ivo Yasmiati
