RUANGPOLITIK.COM — Perjalanan kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat berhadapan dengan Ferdy Sambo masih menyisakan sejuta misteri. Belum selesainya drama yang diputar perihal kematian Yosua, kini publik kembali dibuat heboh denngan adanya uang yang tertulis senilai Rp100 Triliun di rekening Brigadir Yosua.
Kemunculan ‘isu uang 100 Triliun’ ini berawal dari postingan Irma Hutabarat di kanal youtube. Ia mengaku adanya surat yang diterima keluarga Brigadir Yosua dari BNI Cabang Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kemudian beredar surat berupa berita acara penghentian sementara transaksi yang tertanggal 18 Agustus 2022.
Berita acara itu ditandatangani oleh Anita Amalia Dwi Agustine, Asisten PNC BNI sekaligus saksi dari BNI dalam kasus Brigadir Yosua. Dia mengaku mendapat informasi
Kepala Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan angka tersebut bukan saldo rekening Yosua, melainkan nilai plafon tertinggi pembekuan yang lazim dilakukan.
“Itu plafon tertinggi pembekuan. Praktik lazim di perbankan dan selalu menggunakan nilai tertinggi yang hampir mustahil. Itu angka setting di sistem komputer bank, bukan angka saldo,” kata Ivan kepada detikcom, Jumat (25/11).
Ivan mengatakan, jika salah satu bank membekukan salah satu rekening, tentunya diatur dengan nilai tertinggi. Hal ini bertujuan untuk membekukan segala aktivitas transaksi dalam jumlah apa pun.
“Jadi, kalau kami perintahkan pembekuan rekening, bank akan setting di sistemnya jumlah maksimal yang akan dibekukan oleh bank sehingga sistem akan membaca numerik yang diberikan,” ujarnya.
Berita acara itulah yang viral di media sosial. Dalam surat itu tertulis nama Yosua serta tulisan ‘Nominal: Rp 99.999.999.999.999’.
“Jadi, kalau nasabah transaksi masih di bawah numerik tadi, sistem akan mengunci,” tambahnya.
Diketahui, rekening yang viral itu adalah atas nama Yosua di Bank BNI. Pihak BNI pun memberi penjelasan yang serupa dengan PPATK.
“Penyebutan nilai nominal dalam format berita acara tersebut merupakan nilai pemblokiran/penghentian sementara transaksi dengan nominal angka maksimum. Oleh karena itu, perlu kami luruskan dan tegaskan di sini bahwa nilai nominal dalam dokumen berita acara tersebut bukanlah nominal transaksi ataupun saldo rekening nasabah,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya, Jumat (25/11).
Okki menyebut dokumen itu memang terkait dengan pembekuan transaksi milik Yosua. Hal ini diterapkan sesuai dengan peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 18 Tahun 2017.
“Dokumen tersebut merupakan dokumen berita acara penghentian sementara transaksi bank yang harus dibuat sesuai dengan yang disyaratkan maupun dalam format berdasarkan Peraturan PPATK No. 18 Tahun 2017,” jelasnya.
Sementara itu, pengacara keluarga Yosua, Kamaruddin Simanjuntak menyebut tak semua orang paham dengan rekening almarhum Brigadir J yang nyaris Rp 100 triliun. Kamaruddin menegaskan itu kode dalam pemblokiran rekening.
Kamaruddin menjelaskan semula pihaknya melaporkan ke Kabareskrim agar PPATK terlibat terkait rekening Brigadir J. Ternyata PPATK sudah memblokir rekening kliennya.
“Saya laporkan ke Bareskrim dan desak PPATK terlibat. Pasca PPATK terlihat itu diblokir, khususnya BNI Cabang Cibinong. Dibuat jumlah uangnya 999999 sampai 12 kali atau 14 kali, Rp 100 T kurang satu rupiah. Itu sebenarnya kode. Kode bahwa PPATK telah blokir,” kata Kamaruddin.
Sementara itu, pengacara Yosua kembali menjelaskan bahwa uang tersebut belum tentu real di rekening almarhum.
“Belum tentu ada uangnya sebesar itu. Itu kode PPATK. Tapi tidak semua polisi, jaksa, mengetahui kecuali pernah terlibat dalam PPATK,” ujar Kamaruddin lugas.
Editor: Ivo Yasmiati
