RUANGPOLITIK.COM — Langkah Prabowo Subianto menuju tiket pillpres 2024 diprediksi takkan berjalan mulus. Hal ini menyangkut kedudukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan terkait anggaran program Komponen Cadangan (Komcad).
Menurut pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun ini merupakan berita buruk terkait pencapresan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan Refly Harun dalam channel Youtube miliknya, Senin (21/11).
Refly mengatakan menurut berita yang beredar, tentang Prabowo Subianto yang disurati oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Refly Harun menilai bahwa persaingan pencapresan mulai kurang adil.
“Jadi ada dua hal ya, ada berita yang baik, ada berita yang tidak baik, yang tidak baiknya adalah tadi upaya membuat persaingan capres-capres ini menjadi tidak fair,” ungkapnya.
“Karena semua calon presiden itu diancam atau diikat dengan kasus-kasus yang menjerat dirinya, entah kasus beneran atau kasus-kasus-an kira-kira begitu ya,” lanjutnya.
Seperti diketahui, BPK menyurati Prabowo setelah ada temuan masalah pada anggaran program Komponen Cadangan (Komcad), dan Kementerian Pertahanan telah memulai perbaikan.
Menurut Refly Harun, semua orang berhak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Prabowo juga mempunyai hak yang sama, apalagi peta koalisinya sudah terlihat.
“Misalnya kalau kita bicara soal kita kan tidak boleh egois ya siapapun kalau dia punya hak maju ya maju, sebagai contoh Prabowo Subianto,” ujarnya.
Berdasarkan peta koalisi yang terlihat, Prabowo akan mengambil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
“Sekarang ini kan peta koalisinya adalah dia bersama PKB, nah PKB mulai diganggu, tapi ternyata Prabowo diganggu juga dengan isu Komcad,” ucapnya.
“Sementara Cak Imin diganggu juga dengan isu kardus durian, nah apakah istana tidak suka sama Cak Imin?” tandasnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Senin (21/11).
Editor: Ivo Yasmiati
