RUANGPOLITIK.COM — Sebelum habis masa jabatannya sebagai presiden pada 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo menegaskan agar semua proyek digesa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan semua pembangunan infrastruktur baik yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN segera dikebut pekerjaannya.
Dia menargetkan semua proyek yang ada sekarang harus selesai pada semester pertama 2024. Tahun 2024 sendiri menjadi tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo di periode keduanya ini.
“Kita pada tahun 2023 -2024 , dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ,” kata Basuki, Senin (31/10/2022).
Basuki mengatakan semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat bagi masyarakat.
“Jadi itu lah yang menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti,” kata Basuki.
Dengan acuan tadi, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
“Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 – 2024,” kata Basuki.
Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan infrastruktur baru akan sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins) saja yang akan dibangun.
Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
Editor: Ivo Yasmiati
