“Jika hukum sudah dipermainkan oleh para penegak hukum dan jika hakim dan penegak hukum sudah pandai berbohong dan mencuri maka tunggulah bencana dan malapetaka akan datang menimpa negeri,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.
RUANGPOLITIK.COM–Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan hakim agung yang ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin bakal menimbulkan keresahan masyarakat dan malapetaka bagi negeri.
Pasalnya, Anwar meyakini dengan ditangkapnya seorang hakim di Mahkamah Agung yang terlibat dalam tindak korupsi oleh KPK, maka warga akan bertanya-tanya kemana lagi mencari keadilan apabila penegak hukum sendiri sudar rusak.
“Kalau selama ini kita diminta untuk menghormati keputusan hakim, maka kita tentu paham dan mengerti karena kalau keputusan hakim tidak kita hormati maka negeri ini tentu akan kacau,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini korupsi hakim agung ini akan membuat masyarakat tidak mau menerima keputusan hakim dan memunculkan preseden putusan itu terkesan tidak membela yang benar, tetapi membela yang membayar.
“Jika hukum sudah dipermainkan oleh para penegak hukum dan jika hakim dan penegak hukum sudah pandai berbohong dan mencuri maka tunggulah bencana dan malapetaka akan datang menimpa negeri,” ujarnya.
Ia menuturkan hal ini akan memunculkan keresahan dan kegaduhan yang berdampak buruk bagi negeri, terutama untuk perkembangan ekonomi negara dalam jangka panjang karena para investor sudah jelas tidak akan mau berinvestasi sebab tidak ada rasa aman dan nyaman, tidak hanya bagi modal yang mereka tanam tapi juga bagi diri mereka sendiri.
“Oleh karena itu, karena kita ingin negara kita menjadi negara yang maju di mana rakyatnya hidup dengan aman tentram, damai dan bahagia, maka pembenahan terhadap dunia hukum kita tentu benar-benar merupakan sebuah kemestian yang tidak bisa ditunda-tunda terutama menyangkut SDM-nya,” kata Anwar.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Dari 10 tersangka tersebut, enam diantaranya telah menjalani penahanan setelah tertangkap dalam operasi pada Rabu, 21 September 2022.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan tim KPK menangkap 8 orang dalam operasi di dua tempat, Jakarta dan Semarang. Dari delapan orang tersebut, enam diantaranya langsung menjalani penahanan.
“Pada kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK mengamankan 8 orang pada Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di wilayah Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah,” ujar Firli dalam konferensi pers, Jumat dini hari (23/9/2022).
Firli menyebutkan 10 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK, yaitu:1. SD (Sudrajad Dimyati), Hakim Agung Mahkamah Agung. 2. ETP (Elly Tri Pangestu) Hakim Yustisial / Panitera Pengganti Mahkamah Agung. 3. DY (Desy Yustria), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. 4. MH (Muhajir Habibie), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. 5. RD (Redi), PNS Mahkamah Agung. 6. AB (Albasri), PNS Mahkamah Agung. 7. YP (Yosep Parera), Pengacara. 8. ES (Eko Suparno), Pengacara. 9. HT (Heryanto Tanaka), Swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.10. IDKS (Ivan Dwi Kusuma Sujanto), Swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Dari sepuluh tersangka, tim penyidik KPK telah menahan 6 orang untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Enam tersangka itu, yakni:
1. ETP ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih 2. DY ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih 3. MH ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat 4. AB ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur 5. YP ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat 6. ES ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat
Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang senilai 205 dolar Singapura dan Rp 50 juta. Adapun empat tersangka lainnya, menurut Firli, akan segera ditahan. Dia menyatakan tim penyidik akan segera melayangkan panggilan terhadap mereka dalam waktu dekat.
KPK menyebutkan bahwa kasus suap yang menjerat Sudrajad Dimyati ini terkait dengan pengurusan kasus laporan pidana dan gugatan perdata Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
