• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
22 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Daerah

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G sebagai Zona Ambang Permukiman

by Ruang Politik
in Daerah
440 14
0
Pulau G sebagai Zona Ambang Permukiman/Ist

Pulau G sebagai Zona Ambang Permukiman/Ist

485
SHARES
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak mengingkari janji kampanyenya tentang penolakan atas proyek pulau reklamasi terkait perluasan kawasan di pantai Ancol

RUANGPOLITIK.COM –Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan masih banyak warga Ibu Kota yang membutuhkan hunian.

Karena itulah, pemerintah DKI menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.

RelatedPosts

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Sapaku Sang Juara Dari Payakumbuh, 4 Tahun Berturut-turut Wakili Sumbar ke Nasional

“Diutamakan kalau boleh permukiman kami mintanya,” kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 21 September 2022.

Kawasan reklamasi Pulau G masuk dalam zona ambang sebagaimana termaktub dalam Pasal 192 Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain Pulau G, titik lain yang ditetapkan sebagai zona ambang adalah kawasan reklamasi Pulau G, kawasan perluasan Ancol, kawasan Rorotan sebagai lahan cadangan, dan kawasan belakang tanggul pantai.

Heru pernah menerangkan, kawasan zona ambang belum berwujud. Karena itulah, pemerintah DKI belum bisa memastikan peruntukannya. Dia berujar, detail pemanfaatan zona ambang bakal diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). “Yang menentukan nanti Perda,” ulasnya.

Heru tak merincikan berapa banyak warga Jakarta yang memerlukan hunian. Adapun dalam Pergub 31/2022 diatur juga tentang solusi kepemilikan rumah terjangkau, salah satunya pengembangan kawasan berorientasi transit alias transit oriented development (TOD).

Kemudian meningkatkan koefisien lantai bangunan (KLB) agar pembangunan rumah di kawasan TOD bertingkat.

Menurut Heru, naiknya KLB akan menurunkan harga rumah, sehingga warga bisa membeli. “Kalau KLB-nya rendah, mau beli di situ tidak akan mungkin,” ujar Heru.

Anies Baswedan sebut tak ingkari janji kampanye tolak reklamasi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak mengingkari janji kampanyenya tentang penolakan atas proyek pulau reklamasi terkait perluasan kawasan di pantai Ancol.

Anies menyatakan proyek perluasan daratan di Ancol berbeda dengan proyek pembuatan 17 pulau reklamasi.

“Sama sekali tidak mengingkari janji, justru ini menjadi pelengkap bahwa kita memang mengedepankan kepentingan umum, mengedepankan ketentuan hukum, mengedepankan keadilan sosial,” ujar Anies dalam video di Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.

Anies menyebutkan proyek 17 pulau reklamasi sudah dibatalkan untuk 13 pulau sesuai dengan janji kampanye, sedang empat pulau yang sudah terbentuk harus mengikuti semua ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Jadi alhamdulillah itu sudah tuntas,” urainya.

Sedangkan untuk proyek reklamasi Ancol, kata Anies, merupakan salah satu dari program pengendalian banjir, karena daratan yang sudah terbentuk seluar 20 hektare di Ancol merupakan hasil pengerukan lumpur di sungai dan waduk yang ditimbun di sana. Kata dia, terdapat 3,4 juta kubik lumpur hasil dari pengerukan sejak 2009.

Anies menyebutkan karena sudah ada daratan yang terbentuk, maka lahan tersebut harus ada pemanfaatannya terutama untuk kepentingan publik. Dia kemudian menerbitkan Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang pemberian izin kepada Ancol dan Dufan untuk perluasan kawasan 155 hektare sebagai dasar hukum untuk pemanfaatan lahan yang sudah terbentuk 20 hektare di pantai Ancol itu.

Anies menyatakan bahwa program perluasan kawasan Ancol itu berbeda dengan proyek 17 pulau reklamasi, karena sudah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan untuk kepentingan publik. Selain itu kata dia lokasi proyek itu berada di kawasan Ancol sehingga tidak akan merugikan para nelayan.

Menurut Anies Baswedan, sedangkan proyek 17 pulau reklamasi sebelumnya untuk komersil dan berpotensi menyebabkan banjir karena ada yang berhadapan dengan hilir sungai serta bermasalah secara hukum.

“Jadi masalahnya bukan soal reklamasi atau tidak reklamasi, masalahnya kepentingan umumnya di mana keadilan sosialnya di mana, ketentuan hukum bagaimana,” terangnya.

 

Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)

Tags: Reklamasi Pemprov DKI JakartaRuang Politik
Previous Post

Pendukung Anies Baswedan Kritik Langkah Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto

Next Post

Sambut Pemilu 2024, PPP DKI Bakal Gelar Konsolidasi Besar-besaran

Ruang Politik

Next Post
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana/Ist

Sambut Pemilu 2024, PPP DKI Bakal Gelar Konsolidasi Besar-besaran

Recommended

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Kajati DKI Jakarta Redha Mantovani resmikan Mall Pelayanan Pengaduan (MPP)/Ist

Adik Ipar Sufmi Dasco Jadi Jamintel Pengamat: Jangan Jadi Alat Politik

3 November 2023
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

3 bulan ago
Pemko Payakumbuh Rombak Susunan Kabinet,  114 Pejabat Dilantik

Pemko Payakumbuh Rombak Susunan Kabinet, 114 Pejabat Dilantik

4 minggu ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.