Aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.
RUANGPOLITIK.COM – Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2022—2023 dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengingatkan pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 dengan beberapa pertimbangan yang telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas.
“Penghapusan tenaga honorer harus diikuti pengembangan sumber daya manusia yang ada, dalam arti beban kerja yang sudah ada akan bertambah. Peralihan dengan memanfaatkan teknologi juga tidak secepat membalikkan telapak tangan,” ujarnya.
Kalau itu memang harus dilaksanakan, menurut Ganjar, harus disiapkan SDM-nya agar mereka multitalented sehingga bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuannya.
“Tentu butuh skill tambahan. Akan tetapi, itu ‘kan butuh waktu. Makanya, tidak bisa dalam waktu pendek,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan honorer ini yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun atau belasan tahun, maka testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tetapi betul-betul skill. Di provinsi Jawa Tengah sudah melakukannya
“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap dikasih reward, promo, kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi,” ujarnya.
Akan tetapi, lanjut dia, mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya dipecat saja.
Disarankan pula bahwa sebaiknya dipermudah, jangan sulit-sulit sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif.
Ia menyebutkan jumlah ASN di Provinsi Jateng per September 2022 tercatat 46.885 orang dengan perincian PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK guru 9.284 orang; PPPK kesehatan 357 orang; dan PPPK penyuluh pertanian 53 orang.
