RUANGPOLITIK.COM –Mengikuti jejak ‘tuannya’, Kompol Baiquni Wibowo (BW) mengajukan banding setelah hasil sidang etik atasnya menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Permohonan banding ini telah dikonfirmasi oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, bahwa benar Kompol BW tidak menerima mentah-mentah putusan PTDH tersebut.
“Telah diputuskan oleh sidang komisi (PTDH), yang bersangkutan mengajukan banding juga. Itu haknya yang bersangkutan,” ucapnya.
Adapun Polri menjatuhkan sanksi itu pada BW lantaran menjadi salah seorang tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam pembunuhan Brigadir J.
“(Karena menjadi tersangka dalam menghalangi penyelidikan awal, BW mendapat) pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian,” ujarnya lagi kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).
Berita Terkait:
Ferdy Sambo: Brigjen Hendra Kurniawan Tak Ikut Merusak CCTV
Jokowi dan Airlangga Jadi Saksi Pernikahan Putra Gubernur Arinal
Berusia Satu Abad, NU kumpulkan para pemimpin agama di dunia
Sandiaga dan Ridwan Kamil, Capres dan Cawapres Pilihan Pendukung Jokowi
Beriringan dengan sanksi PTDH, Dedi mengatakan bahwa Kompol Baiquni dikenai ula dengan hukuman penempatan khusus (Patsus).
Lantaran dinilai melakukan perbuatan tercela yang mencederai marwah Polri, dirinya akan ditempatkan di tempat khusus selama 23 hari.
“Yang berikutnya sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari, di patusnya di provos,” ujar Dedi, seperti dikutip RuPol dari PMJ News, Sabtu (3/9/2022).
Dia lantas mengatakan, banding ini tidak serta merta akan menyelamatkan jabatan Baiquni. Banyak faktor yang membuat BW dipecat tidak hormat, sehingga putusan tak bisa seenaknya diubah.
“Dari fakta-fakta persidangan, pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang tadi diuji oleh komisi sidang kode etik maka komisi sidang kode etik bulat mengambil keputusan,” ujarnya.
Kompol Baiquni Wibowo (BW) merupakan satu dari enam komplotan Ferdy Sambo (FS) dalam tindak obstruction of justice.
Gelaran Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk BW berlangsung pada Jumat, 2 September 2022, di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta.
Terkait peradilan etik, sebelumnya kepastian tegaknya hukum etik telah disinggung dalam salah satu rekomendasi Komnas HAM.
Lembaga itu menegaskan, penyidik jangan berhenti di pelanggaran disiplin atau kode etik, namun juga dugaan tindak pidana, bagi semua pihak terlibat yang membantu maupun ikut serta.
Terutama, karena hal itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun tujuh tersangka, diantaranya adalah, mantan Kadiv Propam Polri (FS), Karopaminal Divisi Propam Polri (HK), dan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri (ANP).
Lalu ada Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri (AR), PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri (BW), PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri (CP), dan mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri (IW).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
