RUANGPOLITIK.COM-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.
Presiden Joko Widodo akan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tersebut sebanyak 3 bulan sekali.
“Mungkin 3 bulan sekali beliau akan ke sana, untuk memberi semangat dan menghangatkan terus, supaya memberi keyakinan,” kata Menteri Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (11/7/2022).
Sementara, penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan telah dilakukan Kementerian PUPR pada 15 Juli 2022.
Berita Terkait:
Presiden Jokowi: Siapapun Presidennya IKN Harus Lanjut
Polri Akan Berkantor di IKN Tahun 2024, Ini Persiapannya
Kepala Otorita IKN Ajak Eks PM Inggris Tony Blair Tinjau Proyek Ibu Kota Negara
Jokowi Imbau Rakyat Berhemat, Sultan B Najamuddin Cibir Balik: Pembangunan IKN Sebaiknya Ditunda
Pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN.
Proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Basuki, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.
“Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi,” ujar Basuki.
Pendanaan pembagunan IKN masih menggunakan sumber dari APBN karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Mungkin nanti kalau ada (pembangunan) rumah sakit, universitas, itu bisa dari investasi,” ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur tahap pertama untuk IKN diyakini Basuki, akan selesai sesuai target pada 2024.
Pembangunan IKN terdiri dari tiga tahap. Pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur inti, antara lain Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, dan perumahan hingga 2024.
Pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035, sedangkan tahap tiga pada 2035-2045.
Untuk anggaran pembangunan, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara.
Pemerintah juga merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan.
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
