RUANGPOLITIK.COM-Kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer mendapat kritik di masyarakat terutama dari kalangan mereka yang terkena dampaknya secara langsung.
Adalah Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), Eko Mardiono berteriak nyaring atas terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo
Eko menganggap SE Penghapusan Honorer tersebut nasibnya akan sama seperti regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang larangan merekrut tenaga honorer lagi.
Ia menuding regulasi itu seperti macan ompong. Sampai saat ini instansi pusat dan daerah masih terus merekrut tenaga honorer karena kebutuhan pegawai.
Berita terkait:
Menpan RB: Nasib Tenaga Honorer Berakhir di 2023
Pindah ke Komisi II, John Kenedy Akan Perjuangkan Nasib Honorer
Ramai-ramai Mengundurkan Diri, DPR: Gaji CPNS Kecil
Tjahjo soal Perwira Pj Kepala Daerah: Tak Salah, Dasar Hukum Kuat
“Menengok nasib regulasi sebelumnya itulah saya yakin SE Penghapusan Honorer ini seperti kentut. Hanya bisa dicium baunya, tetapi tidak bisa dirasakan. Artinya, SE ini bakal jadi macan ompong lagi,” kata Eko, Minggu (5/6/2022).
Isi SE MenPAN-RB dinilai hanya membuat polemik baru. Pemerintah pusat seolah lepas tangan karena menyerahkan semuanya kepada daerah. Bagi daerah yang kemampuan fiskalnya besar tentu akan mudah melaksanakan SE Penghapusan Honorer
Namun yang jadi masalah adalah daerah dengan kondisi anggaran minim. Eko menuturkan, sebenarnya Pemda lebih nyaman mempekerjakan honorer karena anggarannya sedikit.
Pemda berat mengalihkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena gaji dan tunjangan ditimpakan kepada daerah
“Biasanya mereka hanya bayar gaji honorer di bawah Rp 1 juta, ketika diangkat PPPK harus keluarkan dana sekitar Rp 4,5 juta per bulan. Ya, kewalahan pemdanya,” ucapnya
Sebagai tenaga kependidikan (tendik) yang sudah mengabdi puluhan tahun dan pendukung Jokowi, Eko Mardiono meminta pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang meresahkan tenaga honorer.
“Saya ini pendukung setia Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan keputusan Pak Tjahjo yang notabene adalah kader PDIP dan sangat tahu keadaan honorer seperti apa,” tegasnya. (RYU)
Editor: Ris Tian
(RuPol)
