RUANGPOLITIK.COM – Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming menjadi saksi dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dalam persidangan, salah satu saksi menyebutkan Mardani sempat menerima uang sebesar 89 miliar, guna pelancaran keluarnya izin tersebut.
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Sholeh Basyari meminta kepada mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut untuk bersedia nonaktif dari jabatan Bendum PBNU.
“Beliau kan harus menghadiri sidang dan harus fokus menghadapi kasus itu. Walaupun sebagai saksi, tetap harus serius. Jadi sebaiknya untuk sementara nonaktif dulu dari jabatan bendum itu,” ujar Sholeh melalui keterangan tertulis kepada RuPol, Selasa (17/5/2022).
Dengan begitu, PBNU juga bisa menjauh dari kasus itu tanpa ada embel-embel lain.
Karena sebelumnya pada persidangan yang menghadirkan Mardani, juga hadir seribuan massa atas nama banser dan ansor.
“Itu kan tidak bagus kalau dari pandangan masyarakat. Seakan-akan ada arogansi dan unjuk kekuatan. Ini akan membuat pamor PBNU jatuh di mata masyarakat, padahal kasus ini jauh sebelum Mardani menjadi Bendum PBNU,” lanjutnya.
Berita terkait:
Mardani H Maming Disebut Terima Suap Kasus Tambang 89 Miliar
Viral Mangkir Sidang, Pengamat: Mardani H. Maming Sebaiknya Nonaktif Dari Bendum PBNU
Sebelum Dijemput KPK, Walikota Ambon Sempat Jalan Ke Mall, Saat Sakit
KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Terkait Dugaan Suap Izin Usaha
Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) itu, juga meminta kepada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf untuk memberikan pengertian kepada Mardani H Maming.
“Ini bukan untuk selamanya, tapi hanya sampai kasusnya selesai. Saya sebagai bagian dari Nahdliyin, melihat ini sudah tidak bagus. Bisa jadi duri dalam daging bagi PBNU,” tegas Sholeh Basyari.
Mengenai kebenaran tuduhan saksi yang menyebut Mardani terima uang, menurut Sholeh itu silahkan melalui proses hukum yang sudah berjalan.
“Yang jadi konsen saya itu, karena saya warga NU adalah citra dari PBNU sendiri. PBNU harus tampil sebagai contoh bagi masyarakat. Harus terdepan dalam menunjukan komitmen pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (YON)
Editor: Bejo. S
(RuPol)
