Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah telah menetapkan defisit fiskal untuk RAPBN 2025 di kisaran 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
RUANGPOLITIK.COM – DPR mempertanyakan target defisit dalam Rancangan APBN 2025 yang terlalu lebar hingga mendekati batas aman.
Pada masa transisi, pemerintahan Joko Widodo semestinya menyediakan ruang fiskal yang cukup dan membiarkan rezim Prabowo Subianto menyesuaikan postur anggarannya kelak lewat mekanisme APBN Perubahan.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah telah menetapkan defisit fiskal untuk RAPBN 2025 di kisaran 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Setelah tiga tahun terakhir menerapkan disiplin fiskal yang sangat ketat, pemerintah kembali melebarkan target defisit fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 menjadi 2,5 persen. Ruang fiskal yang lebih longgar dalam APBN Transisi itu diperlukan untuk mengakomodasi program pemerintahan baru.
Seperti diketahui, APBN 2025 akan disusun pemerintahan Joko Widodo, tetapi dijalankan oleh pemerintahan berikutnya yang akan mulai menjabat pada Oktober 2024 nanti. Sejauh ini, berdasarkan hasil hitung riil Komisi Pemilihan Umum, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat perolehan suara terbanyak.
Beberapa hari lalu tim transisi Prabowo Subianto sambangi kantor Kementerian Keuangan, publik menyorotinya karena tim transisi bergerak tanpa koalisi.
Menanggapi hal ini, Sekjend Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Kamaludin menuturkan perihal kedatangan mereka dalam rangka berkoordinasi dan sinkronisasi terkait sejumlah program yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah sangat tepat.
“Ya hemat saya yang pasti tim ini ditugaskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan sinkronisasi dengan sejumlah institusi pemerintah terkait. Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober,” terang Kamaludin kepada RuPol, Selasa (11/6/2024).
Kamaludin mencermati, perihal tujuan adanya gugus tugas ini merupakan upaya efisiensi dari Prabowo-Gibran agar kelak setelah dilantik bisa langsung menjalankan program-program mereka.
“Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan berjalan baik, karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi, sehingga komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi akan terjadi.Karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilu yang lalu,” tegas Kamaludin.
Kamaludin mengungkapkan, tim ini akan terus sowan ke sejumlah kementerian terkait, demi melancarkan proses sinkronisasi pemerintahan yang baru hingga fase pelantikan tiba.
“Ya sebaiknya untuk sisa waktu yang ada sampai pelantikan nanti, perihal koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian terkait seperti kementerian keuangan dan beberapa menteri diharapkan dapat melakukan persiapan-persiapan matang guna menunjang program-program tersebut,” pungkas Kamaludin.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
