Semua diawali ketika Hasto mengklaim dapat pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
RUANGPOLITIK.COM – Sejumlah petinggi partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai intervensi penguasa dalam pencalonan di Pilpres 2024.
Partai-partai Koalisi Indonesia Maju kini menyerang balik narasi yang dibangun Hasto. Demokrat curiga justru PDIP yang tersandera dalam pencalonan di Pilpres 2024, sementara Gerindra meminta Hasto buka-bukaan di publik siapa partai politik yang tersandera.
Semua diawali ketika Hasto mengklaim dapat pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Hasto mengatakan sejumlah ketua umum parpol yang mengusung Gibran mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa. Pasalnya kartu truf mereka sudah dipegang.
“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (29/10).
Hasto menilai kondisi yang membuat Gibran menjadi calon wakil presiden di kubu lawan merupakan pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.
Pencalonan Gibran itu disebut-sebut berjalan mulus didukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru.
Hasto juga mengatakan PDIP selama ini telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Jokowi, namun kini mereka malah ditinggalkan. Ia pun tak menampik PDIP saat ini dalam suasana sedih.
Sejumlah parpol yang berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun sudah memberikan respons terhadap pernyataan Hasto.
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah para parpol yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka takut dan bergantung pada Jokowi. Menurutnya, Demokrat hingga saat ini menentukan arah Pilpres 1024 secara otonom.
“Ini pernyataan yang tak berdasar. Partai Demokrat belum pernah sekalipun berada pada posisi tidak otonom, apalagi tersandera dalam penentuan capres dan cawapres,” kata Kamhar kepada media, Senin (30/10/2023).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
