Enny berharap MKMK dapat segera bekerja untuk menangani laporan-laporan terkait dugaan pelanggaran etika hakim konstitusi. Ia menegaskan perlunya kerja cepat MKMK untuk menjaga ketenangan para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penguji undang-undang.
RUANGPOLITIK.COM – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, akan tetap menandatangani surat keputusan (SK) pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) untuk menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Meskipun terdapat laporan terkait dirinya sendiri, Anwar Usman tetap memegang peran tersebut.
“Berkaitan dengan SK yang menandatangani, iya tetap ketua, harus ketua. Sekalipun beliau, termasuk saya, Prof. Saldi dilaporkan, termasuk sembilan hakim bahkan, ada laporan berkaitan dengan sembilan hakim, ya tetap saja secara normatif harus ketua yang tanda tangan di situ,” kata Juru Bicara Bidang Perkara MK, Enny Nurbaningsih, dalam konferensi pers di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (23/10).
Enny berharap MKMK dapat segera bekerja untuk menangani laporan-laporan terkait dugaan pelanggaran etika hakim konstitusi. Ia menegaskan perlunya kerja cepat MKMK untuk menjaga ketenangan para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penguji undang-undang.
Dalam konteks laporan dari masyarakat, Enny menyebut bahwa ada tujuh laporan terkait dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan masyarakat ke MK.
“Memang sudah banyak sekali laporan yang berkaitan dengan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi, saya tidak tahu benar atau tidak karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu, tetapi belum masuk sampai sekarang,” jelas Enny.
Enny juga menyampaikan bahwa isi laporan dari masyarakat termasuk permintaan untuk Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK. Selain itu, ada juga permintaan agar segera dibentuk MKMK, serta laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinion terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
“Ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada Ketua MK untuk mengundurkan diri. Jadi seluruh laporan yang sudah masuk ini ada tujuh, sudah kami klasifikasi,” tambahnya.
Sebagai respons terhadap laporan tersebut, MK mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang menghasilkan pembentukan MKMK. Formasi tiga anggota MKMK terpilih adalah Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams, yang mewakili unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim konstitusi yang masih aktif, secara berturut-turut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
