Diakui Darmadi, sikap keterbukaan Menteri Bahlil terkait persoalan di Pulau Rempang ini karena adanya kesalahan komunikasi di awal.
RUANGPOLITIK.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi langkah-langkah konkret dan gerak cepat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menangani masalah investasi di Pulau Rempang yang sempat ditolak oleh masyarakat setempat.
Menurut Darmadi, Menteri Bahlil telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang menteri, dan kemampuan problem solving yang dimiliki Bahlil jarang dimiliki oleh menteri lainnya.
“Clear, bagus dan menggambarkan tugas seorang menteri yang mau turun ke bawah. Bagus sekali karena jarang ada manteri seperti ini, membumi, down to earth,” kata Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Bahlil dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang dikutip, Selasa (3/10).
Dikatakan politisi PDIP ini, upaya Menteri Bahlil dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang ini patut diapresiasi, dan penjelasan Menteri Bahlil kepada masyarakat Pulau Rempang bisa diterima, sekaligus menjadi jawaban atas informasi hoax di tengah-tengah masyarakat.
“Gerakannya sudah sat-set. Kita apresiasi. Semoga masyarakat dan pihak-pihak lain bisa lebih jelas, sehingga tidak terus-terusan menyerang pemerintah,” ucapnya.
Diakui Darmadi, sikap keterbukaan Menteri Bahlil terkait persoalan di Pulau Rempang ini karena adanya kesalahan komunikasi di awal.
Untuk itu, komunikasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah dengan masyarakat setempat bisa terus terjalin sehingga tidak terjadi lagi konflik di belakang.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini pun meminta penjelasan Menteri Bahlil terkait beberapa pertanyaan publik, seperti sikap investor atas peristiwa ini, pembicaraan lebih lanjut terkait masalah di lokasi investasi ini.
Terlebih, komitmen investasi di lokasi tersebut cukup besar nilainya, mencapai US$ 11,6 miliar atau sekitar Rp. 174 triliun.
Buat Darmadi, pertemuan dengan investor itu sangat penting untuk menjaga confidence (kepercayaan) investor. Sebab, konflik di Pulau Rempang ini sedikit banyaknya berpengaruh pada citra investasi bagi Indonesia.
“Seberapa jauh kita bisa menciptakan confidence kepada investor? Kalau begini-begini terus, nanti investor tidak akan datang. Nanti target bapak (investasi tahun 2023) Rp 1.400 triliun bisa-bisa susah terpenuhi,” ucapnya.
Untuk itu, dia berharap Menteri Bahlil dapat menjelaskan strateginya meyakinkan investor luar negeri. Karena masalah Rempang ini berdampak besar kepada image Pemerintah Indonesia, terutama soal investasi.
Lanjut Darmadi menuturkan publik ingin konflik di Pulau Rempang ini menghadirkan kepastian bagi investasi, sehingga Indonesia ini tidak mudah diprovokasi oleh hal-hal destruktif yang bisa merusak confidence investor.
“Nah, strategi dari Kementerian Investasi seperti apa untuk memulihkan persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid tidak begitu mepermasalahkan besaran nilai investasi di Pulau Rempang yang sempat dipertanyakan publik. Pasalnya, besaran nilai investasi tersebut tidak akan pengaruh jika pemanfaatannya tak menguntungkan rakyat.
“Saya sih tidak melihat nilainya, saya melihat caranya, besar kecil kalau itu menguntungkan masyarakat yes oke jalan easy going lah, akan tetapi masyarakatnya dikomunikasikan dengan baik,” tandas Abdul Wahid kepada media.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
