Menurut Benny, KPK seharusnya menjadi perkakas rakyat untuk melawan kezaliman penguasa. Bukan justru melakukan hal sebaliknya.
RUANGPOLITIK.COM – Para petinggi KPK mendadak jadi buah bibir belakangan ini. Hal itu tidak lepas dari sikapnya yang tidak berani menemui para tokoh reformasi pada Senin (21/8/2023) kemarin.
Sikap yang ditunjukkan pimpinan KPK itu sontak menyita perhatian publik, tidak terkecuali anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman.
Menurut Benny, KPK seharusnya menjadi perkakas rakyat untuk melawan kezaliman penguasa. Bukan justru melakukan hal sebaliknya.
“KPK itu sejatinya menjadi perkakas rakyat untuk melawan kezaliman penguasa bukan sebaliknya menjadi perkakas penguasa untuk singkirkan lawan-lawan politik,” ujar Benny dalam cuitan Twitternya (23/8/2023).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat itu menuturkan, KPK diperadakan untuk menangkap koruptor tanpa pilih kasih.
“Kejar yang bersembunyi atau yang melarikan diri ke luar negeri, teruslah berjuang,” kuncinya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Muhammad Amien Rais, merasa kecewa karena tidak mendapatkan perlakuan baik dari KPK.
Amien Rais dan beberapa tokoh reformasi lainnya menyeruduk gedung KPK untuk membahas permasalahan yang dianggap serius di Indonesia.
“KPK tidak berani temui kami! Alasannya macam-macam,” ujar Amien Rais dalam cuitan Twitternya (22/8/2023).
Diceritakan Amien Rais, di antara alasan klasik orang KPK, mengatakan pimpinan sedang tidak ada di kantor, hingga harus menulis surat permohonan.
“Padahal senin pagi jam kantor, pada ke mana pimpinan KPK? Tidak ada satu pun yang berani temui kami!,” timpalnya.
Seperti diketahui sekitar 40 orang yang terafiliasi dalam Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI) menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/8/2023) kemarin.
Dari informasi yang beredar, Rizal Ramli dkk membahas kondisi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia saat ini.
Salah satu faktor utama belum terwujudnya kesejahteraan rakyat diketahui karena praktik KKN yang semakin brutal.
Mereka turut mencantumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 yang anjlok dengan skors 34.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.
Mereka menganggap, KKN di Indonesia sudah dalam kondisi kritis. Terutama, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi dianggap telah menghadirkan demokrasi yang tidak sehat di Indonesia. Salah satunya, yakni praktik politik dinasti yang melibatkan anggota keluarganya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
