Ali Fikri memastikan, KPK akan menangani tiap kasus di tengah rangkaian Pemilu 2024 secara profesional dan proporsional.
RUANGPOLITIK.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan tetap mengusut kasus dugaan korupsi yang punya kaitan dengan dinamika Pemilu 2024.
Sikap ini berbeda dengan Kejaksaan Agung atau Kejagung yang memutuskan untuk menunda pemeriksaan kasus yang memiliki kaitan dengan capres-cawapres dan dinamika politik lainnya menjelang Pemilu 2024.
“Bagi kami tentu KPK ada amanah dari UU kan untuk terus melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tentu kami lakukan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/8/2023).
Ali Fikri memastikan, KPK akan menangani tiap kasus di tengah rangkaian Pemilu 2024 secara profesional dan proporsional. KPK tetap mengedepankan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam mengusut sebuah kasus.
“Itu yang jadi pegangan kami ketika menerima pengaduan masyarakat, memverifikasinya, kemudian menindaklanjuti pada proses penyelidikan penyidikan penuntutan hingga pada proses persidangan,” tutur Ali Fikri.
Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk menunda penanganan kasus yang punya kaitan dengan capres-cawapres dan dinamika politik lainnya menjelang Pemilu 2024. Perintah ini dikeluarkan agar penegakan hukum tidak dimanfaatkan untuk politik praktis.
Perintah ini dikeluarkan Burhanuddin untuk jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Jaksa Agung Muda bidang Intelijen. Mereka diminta segera menindaklanjuti perintah tersebut.
“Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ungkap Burhanuddin dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).
Burhanuddin juga mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi adanya upaya black campaign. Dia menilai, upaya tersebut dapat menghambat pelaksanaan Pemilu 2024.
“Agar bidang tindak pidana khusus dan bidang intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan,” ujar Burhanuddin.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
