PKB hanya dipilih kurang dari 10 persen warga NU atau Nahdliyin. Artinya, lanjut dia, mayoritas warga Nahdliyin sebesar 90 persen enggan bersama PKB.
RUANGPOLITIK.COM —Petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lagi-lagi membantah pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Terbaru, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaeman Tanjung menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat atau aspirasi khusus kepada PKB.
Pernyataan ini disampaikan merespons klaim Cak Imin yang mengatakan PKB merupakan bagian dari PBNU dan akan memakai organisasi tersebut sebagai daya tarik untuk kepentingan Pemilu 2024.
“Tidak pernah ada titipan aspirasi atau mandat khusus ke PKB. Adapun aspirasi warga NU kami dititipkan kepada semua aktor dan partai politik yang ada. Jadi, perlu dicatat ya, tidak hanya PKB,” ujar Sulaeman melalui keterangan tertulis, Minggu (6/8).
“Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dari NU, itu salah,” tambahnya.
Menurut Sulaeman, PKB hanya dipilih kurang dari 10 persen warga NU atau Nahdliyin. Artinya, lanjut dia, mayoritas warga Nahdliyin sebesar 90 persen enggan bersama PKB.
“Ini yang harus menjadi PR [pekerjaan rumah] PKB. Jangan hanya mengklaim tapi kenyataannya mayoritas warga NU tidak menitipkan aspirasinya melalui PKB,” kata Sulaeman.
Ia menambahkan PKB harus bekerja keras untuk menggaet suara banyak warga Nahdliyin dengan aksi nyata, tak sekadar klaim.
“Silakan dibuktikan dengan upaya-upaya konkret memperjuangkan aspirasi NU. Tidak hanya main klaim dengan pernyataan-pernyataan saja,” kata dia.
Sebelumnya, Cak Imin angkat suara terkait PKB yang dianggap akan pakai daya tarik PBNU untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut dia, PKB juga merupakan bagian dari NU.
“Penegasan NU-PKB, PKB-NU itu kan penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat. Itu sebetulnya penegasan komitmen juangnya, komitmen juang ke NU-an. Karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU,” kata Cak Imin di markas DPP PKB, Jakarta, Jumat (4/8).
Undangan untuk Ketum PBNU saat Harlah PKB
Tak hanya kali ini saja PBNU membantah pernyataan petinggi PKB. Pada Kamis 20 Juli lalu, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad sempat mengklaim akan mengundang Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya hadir ke hari ulang tahun (harlah) ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (23/7).
Cucun berharap Gus Yahya hadir di acara partainya. Apalagi, harlah tersebut masih bersamaan satu abad NU.
“Ya mudah-mudahan beliau bisa hadir. Semua elite bangsa kita akan diundang, masalah kehadiran beliau-beliau tergantung yang konfirmasinya,” kata Cucun dalam jumpa pers di kantor PKB, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Namun, Wasekjen PBNU Sulaeman Tanjung kala itu memastikan tidak ada undangan Harlah dari DPP PKB untuk Gus Yahya.
“Kalau ada yang bilang Ketum PBNU diundang di Harlah PKB, itu hoaks. Hingga saat ini tidak ada undangan dari PKB,” kata Sulaeman Tanjung dalam keterangannya, Sabtu (22/7).
Sulaeman juga menyayangkan pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal, yang seakan telah mengundang Ketum PBNU, padahal undangan itu sama sekali tidak ada.
“Jadi undangan dari PKB kepada PBNU sejauh ini hoaks. Yang tidak hoaks itu Harlah NU di Sidoarjo mengundang seluruh Ketum Partai tapi Cak Imin tidak berani hadir,” ujar Sulaeman.
Hubungan PKB dan PBNU yang dianggap beberapa kalangan ‘memanas’ belakangan ini kerap menjadi sorotan publik. Sejak terpilih sebagai Ketum PBNU di akhir 2021 lalu, Gus Yahya pernah menyatakan tak mau lagi PBNU menjadi alat politik PKB.
“Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali karena dulu PKB dulu sendiri diinisiasi, dideklarasikan, oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” kata Yahya dalam program Newsroom CNNIndonesia TV, Desember 2021.
Cak Imin pada Mei 2022 lalu juga sempat mengatakan PKB memiliki sekitar 13 juta pendukung solid.
Menurut Cak Imin, belasan juta pendukung PKB tidak terpengaruh siapapun, termasuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz kala itu menilai Cak Imin sebagai sosok yang arogan usai melontarkan penyataan tersebut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
