RUANGPOLITIK.COM- Kepolisian Resor (Polres) Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali mengungkap kasus perdagangan orang. Keberangkatan empat warga negara Indonesia (WNI) ke Qatar berhasil digagalkan, Senin (26/6/2023) sekira pukul 13.00 WITA.
Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Iptu Rionson Ritonga mengatakan, dari keempat WNI tersebut, ada tiga disinyalir sebagai korban TPPO.
“Sedangkan satu orang diduga sebagai kurir atau penyalur tenaga kerja terhadap ketiga orang korban tersebut. Mereka lantas diamankan di Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut,” kata Ritonga, Rabu (28/6/2023).
Dari hasil pemeriksaan tiga korban yang semuanya perempuan ini, masing-masing berinisial Y (39) asal Bandung, SR (48) dari Banyuwangi, Jawa Timur dan AE (46) asal Tasikmalaya, Jawa Barat.
Sedangkan, satu pelaku seorang perempuan sebagai kurir atau penyalur sudah ditetapkan sebagai tersangka berinisial ERS (41) asal Purwakarta, Jawa Barat.
“Ketiga korban akan dipekerjakan di negara Qatar sebagai asisten rumah tangga. Namun saat diamankan, mereka tidak mampu menunjukkan dokumen yang sah kelengkapan sebagai tenaga kerja di luar negeri,” imbuhnya.
Terungkapnya kasus TPPO ini berawal dari informasi yang didapatkan kepolisian dari Kantor Imigrasi Kelas l Khusus TPI Ngurah Rai mengenai adanya empat orang berangkat ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen sah, Senin (26/6/2023) sekira pukul 13.00 WITA.
Kemudian kepolisian mendatangi terminal keberangkatan internasional Bandara Balu dan melakukan pemeriksaan. Kemudian ketiga
Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali untuk pemulangan korban. Selanjutnya untuk tersangka ERS ditahan dan ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Bali.
“Terhadap tersangka ini, sementara kita titipkan penahanannya di Rutan Polda Bali karena Polres Bandara belum memiliki rutan untuk perempuan,” ujarnya.
Barang bukti yang disita empat paspor, empat boardingpass tujuan Bangkok dan dua handphone. Sementara tersangka ERS dipersangkakan Pasal 81 Jo Pasal 69 subsider Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar dan atau Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp 600 juta.
EDITOR: Adi Kurniawan
(RuPol)
