Menurut Huda, aplikasi marketplace guru ini bakal memiliki manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya.
RUANGPOLITIK.COM —Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim tentang marketplace guru bisa maksimal jika persoalan mendasar pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), telah tuntas.
Pasalnya, kata Huda, marketplace guru hanya bisa menyelesaikan masalah distribusi guru, bukan menjadi solusi atas akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia.
“Marketplace guru ini akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan. Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah,” ujar Huda kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
Menurut Huda, aplikasi marketplace guru ini bakal memiliki manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya. Karena itu, kata dia, marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan.
“Market place ini tidak menjawab bagaimana agar tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” tandas Huda.
Padahal, kata Huda, yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen dan konsistensi pemerintah untuk menuntaskan rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK. Menurut dia, pemerintah harus menuntaskan berbagai kendala mulai dari proses rekrutmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.
“Saat ini proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” jelas Huda.
Lebih lanjut, Huda menuturkan bahwa banyak kendala dalam proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK. Kendala tersebut, antara lain keengganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.
“Banyaknya kendala dalam rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” pungkas Huda.
Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan gagasan marketplace guru ini untuk mengatasi tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun. Marketplace guru sendiri merupakan database di mana semua sekolah dapat mencari siapa saja orang yang bisa menjadi pendidik atau diundang ke sekolah tersebut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
