Sebelumnya, Jokowi mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik. Isu cawe-cawe mencuat usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di istana untuk membahas politik.
RUANGPOLITIK.COM —Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi merespons penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe dan urusan negara. Pernyataan Jokowi itu dilontarkan menjelang Pilpres 2024.
“Saya tak terlalu mengikuti, sedang disibukkan saya dengan inflasi. Nanti kalau dijawab tak benar pula. Yang pastinya demokrasi ini yang bukan wewenangnya tak boleh,” kata Edy Rahmayadi di rumah dinasnya, Rabu (31/5).
Sebelumnya, Jokowi mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik. Isu cawe-cawe mencuat usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di istana untuk membahas politik.
Jokowi berkata cawe-cawe dilakukan untuk kepentingan negara. Ia ingin pembangunan berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).
Jokowi menjelaskan Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Dia berkata harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini.
Ia pun bicara soal pergantian kepemimpinan pada 2024. Jokowi tak ingin penerusnya menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan.
“Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global,” ucap Jokowi.
Pernyataan Jokowi itu juga mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Utara. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan meminta agar Jokowi tidak cawe -cawe menjelang Pilpres 2024.
“Kedatangan kami untuk meminta agar Presiden RI Jokowi tidak melakukan cawe cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024,” kata Koordinator Aksi Massa Aliansi Sumut untuk Perubahan, Muhammad Roni Alhadi di depan Kantor Gubernur Sumut.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tambahnya, Jokowi seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Jokowi diminta tak perlu khawatir bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan.
“Kami menyerukan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan. Kami menolak kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pemilu 2024 karena akan merusak demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkapkan cawe-cawe paling nyata Jokowi terlihat dari dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mengaku mendapat informasi PK tersebut akan dikabulkan.
“Cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko. PK Moeldoko di MA konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK,” ujar Denny lewat keterangan tertulis.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
