Gilbert mengatakan kesalahan Anies kali ini seharusnya disusul permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Ia lantas menyoroti pihak bacapres NasDem tersebut, yang justru menyalahkan media sebagai sumber data kutipannya.
RUANGPOLITIK.COM —Pernyataan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan terkait pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbuntut panjang.
Setelah memicu riak pendapat dari berbagai kalangan politisi, salah seorang kader PDI Perjuangan (PDIP) kini meminta Anies memberikan permintaan maaf.
Kader PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyayangkan permintaan Anies Baswedan yang hingga kini belum jua datang, setelah menyeret nama Jokowi disertai data tak valid. Pasalnya Anies menyebut pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang daripada era Jokowi.
“Heboh soal salah data, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Mei 2023.
Gilbert mengatakan kesalahan Anies kali ini seharusnya disusul permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Ia lantas menyoroti pihak bacapres NasDem tersebut, yang justru menyalahkan media sebagai sumber data kutipannya.
Gilbert menilai kesalahan cenderung lebih masuk akal jika ditimpakan kepada Anies dan timnya, atas keteledoran verifikasi validitas data pembangunan jalan tersebut, sebelum kemudian mengungkapkannya di hadapan publik.
“Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut, karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan data tersebut,” ujar Gilbert.
“Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tidak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia. Artinya menjadi aneh kalau langsung menggunakan data tersebut karena tidak sesuai akal sehat,” tuturnya lagi.
Gilbert menegaskan, alangkah lebih baik jika Anies fokus introspeksi diri, mengevaluasi kembali kebijakan sendiri selama menduduki posisi Gubernur DKI Jakarta. Membuktikan poinnya, dia mempersoalkan lagi kebijakan Anies soal pelebaran trotoar dan pembuatan jalur sepeda.
Kebijakan Anies tersebut, kata dia telah memicu sejumlah persoalan ibu kota, terutama kemacetan. Hal ini lantaran menurutnya pelebaran trotoar dan jalur sepeda mesti merelakan banyak badan jalan dialihfungsikan.
“Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebijakan ngawur mempersempit jalan ini. Selain itu yang dilakukan Anies di Jakarta adalah mengganti nama jalan, dan membangun tugu bamboo, sepeda dan sepatu,” ucap Gilbert.
Pernyataan Anies Baswedan soal SBY vs Jokowi
Anies Baswedan kedapatan menyindir kebijakan Jokowi soal pembangunan jalan tak berbayar. Calon presiden (Capres) usulan NasDem itu menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak membangun jalan tersebut.
Hal itu disampaikan Anies dalam Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu 20 Mei 2023. Isi pidatonya viral hingga dibicarakan publik.
Menurut Anies Baswedan, jalan yang lebih banyak dibangun Jokowi adalah jalan tol, berbanding terbalik dengan SBY saat menjabat sebagai presiden sejak 2004-2009 dan 2009-2014.
“Pemerintahan kali ini berhasil bangun jalan tol terpanjang. 63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Sedangkan jalan tak berbayar yang digunakan semua secara gratis, terbangun 19 ribu kilometer di pemerintahan ini,” katanya.
“Kalau coba dibandingkan dengan zaman SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah 144 ribu atau 7,5 kali lipat,” tutur eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
