Hal ini diungkapkannya usai menerima audiensi 18 orang perwakilan dari peserta tes seleksi kompetensi PPPK Teknis 2022 yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PPTI) di ruangan VIP Komisi II, Komplek Senayan Jakarta, Selasa 16 Mei 2023.
RUANGPOLITIK.COM —Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mendorong agar peserta Ujian PPPK Teknis yang tidak lolos diberikan kebijakan afirmatif.
Kebijakan ini perlu dilakukan menyusul banyaknya peserta ujian yang gagal dalam tes kompetensi PPPK Teknis tahun 2022.
Hal ini diungkapkannya usai menerima audiensi 18 orang perwakilan dari peserta tes seleksi kompetensi PPPK Teknis 2022 yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PPTI) di ruangan VIP Komisi II, Komplek Senayan Jakarta, Selasa 16 Mei 2023.
“Gugur massal ini terjadi lantaran tingginya passing grade dan tingkat kesulitan soal yang diujikan juga sangat rumit,” ujar Guspardi dalam keterangan tertulis, Minggu, 21 Mei 2023.
Politikus PAN ini mengatakan, jika banyak peserta ujian kompetensi PPPK Teknis 2022 ini gagal, tentu konsekuensinya akan banyak formasi yang tidak terisi alias kosong. Padahal, lanjutnya, kebutuhan PPPK teknis sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) masih sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pemerintahan, baik di instansi pusat maupun daerah.
“Tentu akan sangat bijak jika pemerintah, dalam hal ini KemenPAN-RB, dapat memberikan kebijakan afirmatif guna mengatasi permasalahan ancaman gugur massal PPPK Teknis ini,” ucapnya.
Menurut Guspardi, kebijakan afirmasi itu, misalnya dapat dilakukan dengan melakukan sistem perangkingan bagi peserta seleksi yang tidak lolos untuk mengisi formasi jabatan yang tidak terisi.
“Atau ada kebijakan lainnya seperti, jika peserta PPPK Teknis yang sudah mempunyai pengalaman kerja sebelumnya dan itu dihitung sebagai tambahan kredit poin bagi yang bersangkutan dan lain sebagainya,” tuturnya.
Oleh karena itu, Guspardi sangat berharap kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar dapat melakukan simulasi sejauh mana afirmasi dan reformulasi tentang kebijakan mengatasi permasalahan gagal massal PPPK Teknis ini.
“Komisi II tentunya akan membahas dan menindaklanjutinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KemenPAN-RB dalam masa sidang ini. Dan diharapkan dapat dicarikan solusi terbaik terkait masalah ini,” sebut anggota Baleg DPR RI tersebut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
