RUANGPOLITIK.COM — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Muhammad Afifuddin memastikan gelaran Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
“Pemilu sesuai jadwal dan kami juga tidak pernah menskenariokan jadwal selain yang sudah ada,” kata Afif di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Partai Prima. Dalam putusan tingkat pertama sebelum dibatalkan, PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menghentikan tahapan pemilu dan memulai lagi dari awal yang berpotensi membuat pemilu diundur.
Politisi NasDem Sugeng Suparwoto curiga masih ada yang berupaya menunda Pemilu 2024. Dia menduga ada rencana besar agar pemilu tidak digelar di tahun 2024.
“Pasti ada big design di sini,” ucap Sugeng di Semarang, Rabu (11/4/2023). Sugeng merupakan ketua pemenangan pemilu Partai NasDem.
Sugeng bicara demikian menanggapi putusan banding yang belum lama dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sugeng tetap curiga ada yang berupaya menunda pemilu meski pengadilan tinggi sudah membatalkan putusan pengadilan negeri mengenai penundaan pemilu.
Menurutnya, Partai Prima yang mengajukan gugatan pun patut dicurigai. Sugeng mengaku tahu siapa saja yang berada di dalam kepengurusan Partai Prima.
“Kita tahu benar siapa itu Partai Prima, dewan pembina, penasehatnya, itu mantan-mantan orang BIN. Jadi soal penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden tiga periode bukan isapan jempol,” kata Sugeng.
Dia mengatakan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Jakarta sekaligus menegaskan sengketa dalam tahapan pemilu seharusnya hanya bisa diajukan ke Bawaslu, PTUN, atau ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menganggap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat bukan hal yang luar biasa. Dia menyebut itu mudah ditebak dan diduga untuk mengaburkan isu penundaan Pemilu karena banyak ditentang masyarakat.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
