Menyikapi wacana tersebut, Anggota DPRD Jawa Tengah Riyono menyebut panen raya yang dilalui Indonesia hendaknya menjadi alasan perlunya mempertimbangkan kembali wacana impor beras tersebut
RUANGPOLITIK.COM —Muncul wacana impor beras oleh Pemerintah menjelang Lebaran 2023 mendatang, hal ini ditanggapi banyak pihak termasuk Anggota DPR dan DPRD. Tanggapan itu lebih banyak yang menyayangkan akan kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyebut kebijakan impor beras akan menyusahkan petani di Indonesia, kepada awak media, kemarin
“Kabar buruk bagi petani, buat susah petani. Iya (lebih baik) maksimalkan yang dihasilkan petani sendiri ” kata Daniel Johan.
Menyikapi wacana tersebut, Anggota DPRD Jawa Tengah Riyono menyebut panen raya yang dilalui Indonesia hendaknya menjadi alasan perlunya mempertimbangkan kembali wacana impor beras tersebut.
Dalam pernyataannya, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan itu menyatakan harga beras dan gabah saat ini masih belum baik meski baru saja panen raya, dilansir dari laman PKS.
“Harusnya Bulog dan Badan Pangan Nasional berpikir berpihak kepada petani Indonesia, bukan petani asing,” ujar Riyono di Jakarta, Selasa 28 Maret 2023 lalu.
Dilansir dari laman Bulog, realisasi pengadaan baru 48.513 ton di saat realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 543.472 ton, angka yang minim di saat masih panen raya.
Berdasarkan data tersebut, Riyono menyebut posisi petani semakin lemah sehingga perlu dikuatkan untuk kemudian disejahterakan, bukan dengan membuka keran impor.
“Kenapa panen kemudian tiba-tiba ada kebijakan impor? Terus ke mana berpihaknya presiden kepada petani?” ujar Riyono.
Anggota DPR minta pemerintah tidak buru-buru impor beras
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta agar Pemerintah memikirkan ulang rencana impor beras yang akan dilakukan dalam waktu dekat, hal itu disampaikannya pada Kamis 30 Maret 2023 lalu.
“Pemerintah jangan buru-buru impor manakala gabah di petani masih tersedia. Jadi jangan sampai terjadi gabah yang tersedia tidak diserap, namun malah lebih memilih impor,” katanya melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat.
Berkaitan dengan situasi petani dan pangan saat ini, eks Bupati Purwakarta itu pun mengungkap hendaknya negara melindungi petani serta menyediakan pangan bagi masyarakat.
“Di situlah harus dibangun antara yang produksi dan mengatur regulasi, ketersediaan harus berjalan bersama. Jangan sampai yang satu ingin meningkatkan produksi, namun yang satu ingin mencari jalan pintas keuntungan besar tanpa mempedulikan nasib petani,” kata politisi Golkar tersebut.
Sementara itu wacana impor beras menjelang Lebaran 2023 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, demikain pernyataan Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu 15 Maret 2023.
“Kemarin dipimpin oleh Bapak Presiden, sudah diputuskan kapanpun diperlukan kita bisa masuk (impor) lagi sebanyak 500 ribu ton,” tuturnya saat menjelaskan stok beras Perum Bulog sekira 300 ribuan ton di saat kebutuhannya mencapai 1,5 juta ton.
“Oleh karena itu, walaupun berat, karena saya ini sebetulnya tidak setuju dengan impor-impor itu. Tapi tidak ada pilihan, kemarin diputuskan kembali 500 ribu ton tapi jika memang sangat perlu, karena sekarang juga sedikit lagi panen raya,” ucap Zulhas.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
