RUANGPOLITIK.COM — Ribuan warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv hari Sabtu selama sembilan minggu berturut-turut. Mereka memprotes reformasi hukum pemerintah yang oleh para kritikus dianggap mengancam demokrasi.
Aksi protes juga terjadi di Yerusalem dan Karmiel dekat Haifa. Unjuk rasa terbaru di Tel Aviv terjadi setelah demonstrasi serupa pada hari Rabu ketika polisi menggunakan granat kejut dan meriam air dalam penggunaan kekuatan yang jarang terjadi yang menyebabkan sekitar 39 penangkapan dan 11 cedera di kota pesisir itu.
Netanyahu, yang diadili karena korupsi, menampilkan perombakan sebagai kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang dia yakini memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih.
“Menteri Kriminal,” kata spanduk besar di antara pengunjuk rasa Tel Aviv, yang membawa bendera Israel, dilansir AFP Minggu (5/3/2023).
“Demokrasi! Demokrasi!” dan “Malu!” teriak mereka.
Undang-undang tersebut akan memberi kuasa lebih kepada pemerintah untuk memilih hakim, dan akan menyangkal hak Mahkamah Agung untuk membatalkan amandemen apa pun yang disebut Undang-Undang Dasar, kuasi-konstitusi Israel.
Ketentuan-ketentuan ini telah menerima pengesahan pembacaan pertama dari para legislator.
Elemen reformasi lainnya akan memberikan kekuatan parlemen yang beranggotakan 120 orang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dengan mayoritas sederhana 61 suara.
Netanyahu menyangkal tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, dan menolak hubungan apa pun antara reformasi dan kasus pengadilannya sendiri.
Proposal tersebut dapat memberikan “pukulan berat bagi perekonomian”, mantan gubernur Bank Israel telah memperingatkan di negara yang menjuluki dirinya sebagai “negara pemula”.
Reformasi peradilan adalah landasan pemerintahan terbaru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, aliansi dengan partai-partai ultra-Ortodoks dan ekstrem kanan yang mulai menjabat pada akhir Desember.
Analis mengatakan klausul pengurangan seperti itu dapat memungkinkan anggota parlemen untuk menegakkan pembatalan tuduhan korupsi yang sedang diadili Netanyahu, jika parlemen memberikan suara untuk membebaskannya dan Mahkamah Agung kemudian memutuskan menentangnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
