RUANGPOLITIK.COM— Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa antara Partai Prima melawan Komisi Pemilihan Umum terus menuai kontroversi. Bagaimana tidak dalam putusannya Majelis Hakim justru memutuskan untuk meminta KPU menunda pelaksanaan pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan putusan pengadilan negeri ini agak aneh, janggal dan tidak lazim. Pengadilan negeri telah bertindak melampauai batas kewenangannya, dan terkesan sangat dipaksakan.
“Jika pengadilan paham hukum pemilu, maka gugatan Partai Prima semestinya ditolak,” katanya, Jumat (3/3/2023).
Dia menjelaskan, Partai Prima dirugikan karena tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Tapi tuntutannya malah meminta penundaan tahapan pemilu, yang berakibat pada penundaan pemilu hingga Juli 2025.
Logikanya yang dituntut mestinya soal pembatalan keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Prima sebagai peserta pemilu,” jelasnya.
Yanuar menilai putusan Majelis Hakim PN Pusat Ini bukan saja mengacaukan sistem pengambilan keputusan soal yang berkaitan dengan seluk beluk pemilu. Tetapi juga makin membuat keadaan lebih tidak terkendali. Seakan tidak ada lagi kepastian hukum dan hubungan kewenangan antar institusi di negara ini.
“Bisa saja semua lembaga bisa semau-maunya bikin putusan,” sesalnya.
Anggota Fraksi PKB ini mengatakan sengketa tentang verifikasi parpol jalur penyelesaian ada pada Bawaslu. Dan yang berkaitan dengan etika diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tak ada satupun perintah dalam undang-undang yang memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memutus perkara perselisihan verifikasi partai politik.
Dirinya bahkan menyebut, Suasana kacau ini makin membenarkan asumsi publik bahwa masih saja ada kekuatan yang menghendaki pemilu 2024 ditunda. Kekuatan ini tak berhenti untuk mencari celah penundaan pemilu 2024. Setelah MK dilibatkan, kini pengadilan diajak juga ikut serta dalam persekongkolan, pintu masuknya lewat parpol yang tidak lolos verifikasi.
“Tidak tahu, nanti siapa lagi yang akan ‘dipaksa’ masuk dalam korporasi penundaan pemilu ini,” tegasnya. (DNG)
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
