Memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah itu nggak mau OTT.
RUANGPOLITIK.COM — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sempat dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Luhut itu dibahas dalam rapat mengenai indeks persepsi korupsi (IPK). Ucapan itu dinilai mempengaruhi persepsi publik tentang keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.
Presiden Jokowi menyinggung ucapan Luhut Binsar Pandjaitan yang beberapa kali mengeluarkan pendapat soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pernyataan Luhut dinilai Jokowi mempengaruhi indeks persepsi korupsi (IPK). Mahfud bilang Jokowi menyebut akibat pernyataan Luhut, seakan-akan pemerintah tak mau ada OTT.
“Memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah itu nggak mau OTT. Tetapi apakah itu betul, apa tidak itu nanti kita di rapat berikut. Itu tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang,” tutur Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
“Kalau tanggapan presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut, dan yang lain-lain itu nanti biar presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak,” jelas Mahfud Md usai rapat bersama Presiden.
Mahfud juga mengatakan pernyataan Luhut juga dinilai oleh Ketua KPK Firli Bahuri sangat berpengaruh. Bahkan disebut IPK sempat anjlok saat pernyataan Luhut atas OTT KPK keluar.
“Tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang itu sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu,” jelasnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan pemerintah tetap teguh akan memerangi korupsi. Nantinya Jokowi menyampaikan secara resmi berkaitan dengan tanggapan hasil IPK Indonesia.
“Nanti arahan khusus presiden itu mungkin 2 atau 3 hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga dan bernegara. Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi dan hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa,” jelasnya.
Seperti diketahui, Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 turun empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38. Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. (Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
