Menurut Arsul Sani, hanya Presiden Jokowi dan Tuhan yang tahu kapan reshuffle akan dilakukan, dan menyasar kepada menteri mana saja
RUANGPOLITIK.COM —Isu reshuffle kabinet kian kencang menjelang Rabu pon pada 1 Februari 2023 besok. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya belum mendapat kabar terkait hal itu.
“Pertanyaan yang banyak ditanyakan, apakah PPP sudah diajak bicara? Jawabannya saya hari ini Senin pagi, saya ingin sampaikan, itu belum,” ucapnya, Senin, 30 Januari 2023.
Menurut Arsul Sani, hanya Presiden Jokowi dan Tuhan yang tahu kapan reshuffle akan dilakukan, dan menyasar kepada menteri mana saja.
Dia menyebut, kabar mengenai perombakan kabinet biasanya akan disampaikan kepada partai politik terkait pada pengujung pengumuman, seperti yang kerap dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Saya kira yang tahu ya Presiden sama Allah SWT, termasuk kapannya dan siapanya,” katanya.
“Menyangkut menteri dari partai biasanya itu disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan menjelang mepet dengan pengumuman itu dilakukan,” tutur Arsul Sani menambahkan.
Dia yakin, Jokowi akan mempertimbangkan keseimbangan partai politik pendukung pemerintah dalam kabinetnya. Arsul Sani juga meyakini bahwa kursi menteri ataupun wakil menteri yang dimiliki PPP di Kabinet Indonesia Maju tidak akan berkurang, melainkan justru akan bertambah.
“Partai-partai itu semua percaya bahwa bagaimanapun Presiden Jokowi tentu tetap akan menjaga keseimbangan semuanya,” ujarnya.
“Jadi, kalau PPP punya satu menteri, satu wakil menteri, Insyaallah enggak kemudian berkurang. Kalau ngarep bertambah, iya,” ucap Arsul Sani menambahkan.
Meski begitu, dia menyebut PPP akan menunggu dan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal reshuffle kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. Saat ini, PPP mengisi dua kursi di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid.
“Kita tidak pernah juga berharap posisi tertentu, pokoknya berharap tambahan saja. Soal posisi apa, itu kita harus hormati kewenangan prerogatifnya presiden,” kata Arsul Sani.
Tradisi ‘Rabu Pon’ Reshuffle Kabinet Jokowi
Presiden Jokowi menjawab pertanyaan jurnalis tentang kemungkinan perombakan kabinet dilakukan Rabu, 1 Februari 2023. Pada saat itu, wartawan bertanya apakah dia akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu, 1 Februari 2023. Mengingat, Rabu pon seringkali dijadikan momentum oleh Jokowi untuk melakukan perombakan kabinetnya.
“Masa (pekan depan Rabu pon)? Rabu pon, benar? Ya nanti tunggu saja,” tutur Jokowi.
Sejak menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014, kebijakan reshuffle Jokowi kerap diumumkan pada hari Rabu. Dua kali reshuffle dilakukan pada Rabu Pon, dengan perombakan kabinet cukup besar. Sementara dua lainnya dilakukan pada Rabu Pahing, dengan sedikit perombakan.
Jokowi pertama kali melakukan reshuffle pada Rabu, 12 Agustus 2015. Berdasarkan penanggalan kalender jawa, tanggal tersebut jatuh pada Rabu Pon. Saat itu, Jokowi mengganti enam posisi menteri.
Tiga di antaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Hukum (Menko Polhukam), Rizal Ramli ditunjuk sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan investasi, serta Darmin Nasution menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Hampir setahun berselang, Jokowi kembali merombak jajaran kabinetnya. Pelantikan kabinet baru itu kembali dilakukan pada Rabu Pon yang jatuh pada 27 Juli 2016. Pada saat itu, Jokowi merombak besar-besaran susunan kabinetnya.
Setidaknya, ada 13 posisi menteri yang dirombak Jokowi. Salah satunya, memulangkan Sri Mulyani yang sedang menjabat sebagai Direktur Bank Dunia untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Selain itu, Jokowi juga mendepak Anies Baswedan dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu menunjuk Muhadjir Effendy sebagai penggantinya. Kemudian, susunan kabinet hasil reshuffle jilid II ini kembali dibongkar Jokowi pada 17 Januari 2018 yang jatuh pada Rabu Pahing.
Pada saat itu, Khofifah Indar Parawansa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial karena maju dalam Pilkada Jawa Timur. Jokowi kemudian menunjuk Idrus Marham menggantikan posisi tersebut. Dia juga menunjuk Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Tak berselang lama, tepatnya Rabu Pahing, 15 Agustus 2018, Jokowi kembali merombak jajaran kabinetnya. Namun, saat itu Jokowi hanya mengganti posisi Asman Abnur dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Asman Abnur mundur dari jabatannya, dan digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
