RUANGPOLITIK.COM— Pemerintahan Presiden Jokowi terus merealisasikan agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bisa berjalan dengan cepat. Kini, proyek pembangunannya telah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Jika ditarik ke belakang, wacana pemindahan ibu kota telah menjadi isu dari generasi ke generasi, sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, proyek IKN ini dikritik oleh capres Anies Baswedan. Ia menilai proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik.
Menurut dia, proses itu sebagai ironi demokrasi karena memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan secara utuh.
Hal ini disampaikan Anies dalam presentasinya di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, Selasa (10/1/2023). Dalam acara itu, hadir pula Yenny Wahid mewakili The Wahid Institute yang berbicara soal peranan gerakan civil society dalam demokasi di Indonesia.
“Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan. Sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya,” kata Anies di Singapura sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (12/1/2023).
Kendati begitu, menurut Anies, Indonesia beruntung memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Selain itu, Anies menyebut aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya tekankan, beruntung kita ada gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Begitu pula kebebasan berekspresi dari pers dan juga warganet yang sangat aktif di media sosial sebagai penjaga demokrasi kita,” jelasnya.
Anies meyakini bahwa partisipasi publik dalam demokrasi melalui tiga pilar demokrasi itu akan mampu menjaga proses konsolidasi demokrasi Indonesia.
“Jadi iya harus diakui ada sinyal penurunan atau kemunduran praktik demokrasi, tapi yang jelas Indonesia memiliki pondasi demokrasi yang lebih kuat untuk menghadapinya,” tutur dia.
“Kita sangat siap untuk menghadapinya dan mengakselerasi kualitas demokrasi kita. Istilahnya tinggal tunggu waktu saja,” jelas Anies.
Pada awal Januari 2022, Rancangan Undang-Undang (UU) IKN pun sempat disetujui oleh DPR untuk menjadi UU dalam Rapat Paripurna, walau akhirnya direvisi kembali. Tidak hanya itu, telah disepakati pula bahwa Ibu Kota Negara diberi nama ‘Nusantara’, yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara.
Desain Istana Kepresidenan pun sudah sempat mengudara pada awal tahun ini dan difinalisasi di bulan Juni. Nampak bangunan istana berbentuk garuda yang megah dengan dikelilingi pepohonan dan sungai. Bangunan garuda itu direncanakan berbahan dasar kuningan. Desain ini dibuat oleh Seniman I Nyoman Nuarta.
Pemerintah RI membalut IKN Nusantara dalam konsep smart city dan smart living berbasis alam dengan 70% areanya diisi kawasan hijau. Salah satu yang paling digadang-gadang Jokowi ialah 80% sumber energinya direncanakan berasal dari renewable industri. Lalu, 80% transportasi umum adalah Autonomous Vehicle tanpa awak dan tanpa sopir.
Untuk pembiayaan proyek pembangunan IKN, sebesar 20% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan 80% sisanya menggunakan dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN. Pembangunannya sendiri diperkirakan bisa menelan dana sekitar Rp 466 triliun.
IKN Berkonsep Otorita
Kota Nusantara ini tidak akan berstatus sebagai provinsi, melainkan otorita dan dipimpin oleh Kepala Otorita. Pada 10 Maret kemarin, Presiden Joko Widodo pun resmi mengangkat Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dan pada bulan Oktober, 5 pejabat tinggi madya Otorita IKN pun menyusul diangkat.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
