Berbagai kontribusi untuk dunia yang disebut oleh Menlu tersebut mencakup sejumlah upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022
RUANGPOLITIK.COM —Pemerintah Indonesia akan kembali mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode tahun 2029-2030.
Langkah tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat ia menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu yang digelar di Jakarta pada Rabu (11/1/2023).
“Berbekal peran, keaktifan, kontribusi Indonesia untuk dunia, maka Indonesia telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030,” kata Menlu.
Berbagai kontribusi untuk dunia yang disebut oleh Menlu tersebut mencakup sejumlah upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022.
Ia mengatakan bahwa menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan secara aktif telah dan akan terus menjadi prioritas bagi Indonesia.
Salah satunya adalah konsistensi Indonesia dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, serta Indonesia yang berkomitmen untuk terus membantu rakyat Afghanistan, terutama kaum perempuan, dalam memperoleh akses bagi pendidikan.
Indonesia juga memberikan dukungan bagi pelaksanaan intra-Afghan Dialogue dan kerja sama antarulama, termasuk melalui Dialog Ulama Trilateral Indonesia-Qatar-Afghanistan, yang akan terus dilanjutkan. Indonesia, kata Retno, juga akan mendorong Organisasi Kerja Islam (OKI) untuk lebih aktif dalam menyelesaikan isu Palestina dan Afghanistan. Penyelesaian isu Ukraina dan Rusia juga akan terus didorong oleh Indonesia.
Kontribusi
Sementara itu, masih dalam acara yang sama, Retno Marsudi juga mengungkapkan bahwa Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, berupaya menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan dan perdamaian.
Dengan mengusung tema keketuaan “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan keinginan Indonesia menjadikan ASEAN semakin tangguh dan menjadi barometer kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan serta dunia.
“Dalam kaitan ini, maka masa depan ASEAN mulai harus disiapkan untuk menyongsong ASEAN 2045. Sentralitas ASEAN harus diperkuat. Kerja sama penanganan kejahatan lintas batas penting diperkuat, demikian juga dengan ASEAN Human Rights Dialogue,” kata Retno.
Dia menjelaskan bahwa dalam sejarahnya kerja sama ASEAN selalu terkait dengan ekonomi. Di tengah ancaman resesi, ekonomi Asia Tenggara diperkirakan masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.
Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN akan mencapai 4,7 persen pada 2023. Oleh karena itu, melalui sub-tema Epicentrum of Growth, beberapa kerja sama akan diperkuat, antara lain ketahanan pangan kawasan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerja sama keuangan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
