RUANGPOLITIK.COM — Mekanisme pemilu 2024 kembali menjadi perdebatan, setelah KPU menyampaikan akan diterapkan coblos gambar parpol pada pemilu nanti. Artinya sistem pemilihan akan beralih ke sistem proporsional tertutup.
Langkah ini disambut positif oleh Muhammadiyah yang notabene organisasi nonton pemerintah yang ikut berkiprah menyumbang pemikiran bagi kemajuan bangsa ini.
Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan Muhammadiyah mendukung penerapan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Ia menegaskan Muhammadiyah sudah mengusulkan agar sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini dievaluasi.
“Muhammadiyah mengusulkan agar sistem pemilu proporsional terbuka dievaluasi, bahkan jika dimungkinkan diubah dengan sistem proporsional terbuka terbatas atau tertutup,” kata Abdul, Jumat (30/12).
Abdul beralasan sistem proporsional terbuka saat ini sangat rentan dengan praktek politik uang atau money politics. Ia juga berpandangan sistem proporsional terbuka melahirkan populisme politik yang minus kualitas.
“Sehingga mereka yang duduk menjadi anggota legislatif mayoritas figur bermodal popularitas dan kekuatan kapital,” kata dia.
Sementara itu, Abdul meyakini sistem proporsional tertutup dapat memperkuat peran partai politik.
“Parpol sebagai institusi yang bertanggung jawab menyiapkan calon legislatif yang berkualitas,” kata dia.
Abdul menjelaskan usulan agar sistem Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup sudah diusulkan sejak Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda.
Dalam dokumen ‘Muhammadiyah dan Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal’ yang disampaikan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo November 2022 lalu juga dicantumkan Muhammadiyah mengusulkan perubahan sistem pemilu legislatif.
Pada halaman 11 dokumen itu Muhammadiyah mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka terbatas serta pemilihan eksekutif terintegrasi. Pertimbangan ini dengan alasan untuk meniadakan politik uang, ekses politik identitas dan pembelahan masyarakat atau polarisasi politik.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
