Nggak ada (instruksi penjegalan). Jadi kalau Partai Ummat itu, seperti di NTT misalkan, ada pengurusnya yang menyatakan buat surat pernyataan bahwa dirinya sudah nggak sanggup lagi untuk melakukan verifikasi faktual
Hasyim menjelaskan pada saat dilakukan mediasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU, semua pihak membuka seluruh data verifikasi yang ditemukan di lapangan.
“Nggak ada (instruksi penjegalan). Jadi kalau Partai Ummat itu, seperti di NTT misalkan, ada pengurusnya yang menyatakan buat surat pernyataan bahwa dirinya sudah nggak sanggup lagi untuk melakukan verifikasi faktual,” kata Hasyim saat ditemui wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (29/12/22).
“Ketika kita melakukan mediasi antara KPU dan Partai Ummat di Bawaslu, kita buka-bukaan data dan hasil verifikasinya. Itu untuk keanggotaan jumlah yang memenuhi syarat lebih banyak dalam catatan KPU dari pada catatan Partai Ummat,” tambahnya.
Dengan demikian, Hasyim menegaskan bahwa tuduhan penjegalan yang dilakukan KPU tidak berdasarkan. Pasalnya, fakta yang ditemukan di lapangan sama sekali tidak menunjukkan adanya upaya penjegalan.
“Kalau ada tuduhan menggagalkan dan seterusnya itu, ini narasinya siapa? Karena faktanya nggak begitu (ada penjegalan),” jelasnya.
Dia juga menilai, besar kemungkinan Partai Ummat lolos dalam verifikasi faktual ulang sebagai peserta pemilu 2024 nanti. Pasalnya, Partai Ummat hanya melakukan verifikasi faktual di dua wilayah di mana dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, yakni di Sulawesi Utara dan NTT.
Sangat mungkin, karena tahapannya kan sudah rapat pleno hasil verifikasi faktual di kabupaten/kota, habis itu ditingkat provinsi, sehingga kalau Partai Ummat sudah tahu duluan, ya, bisa,” jelasnya.
“Karena rekap sebelum nasional kan rekap di kabupaten/kota dan provinsi,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Hal tersebut terungkap dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagai peserta pemilu yang digelar KPU beberapa waktu lalu.
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
