Ia mengatakan, saat berpidato di hadapan KPK, dirinya menyampaikan tak suka dengan banyaknya orang yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) karena hal itu bisa memalukan bangsa
RUANGPOLITIK.COM —Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, penerapan sistem digitalisasi di segala bidang termasuk program reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bisa mencegah korupsi sekaligus menciptakan efisiensi.
Pengaruh positifnya, bisa meningkatkan penerimaan negara dalam jumlah besar termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dengan sistem digitalisasi ini, korupsi akan berkurang dan lebih efisien. Jadi, korupsi turun, biaya turun.
Pengaruhnya, penerimaan negara naik. Bahkan dalam dua tahun terakhir ini, penerimaan pajak kita terus naik,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.
Ia mengatakan hal itu pada acara “West Java Digital Services International Festival 2022 (WJDS-IFES 2022)” di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Kamis (22/12/2022), sekaligus membuka acara tersebut secara resmi.
Hadir dalam kegiatan itu, Menpan RB Azwar Anas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan sekira 80 bupati serta wali kota se-Indonesia.
Ia mengatakan, saat berpidato di hadapan KPK, dirinya menyampaikan tak suka dengan banyaknya orang yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) karena hal itu bisa memalukan bangsa.
“Nah, dengan sistem digitalisasi serta penerapan SPBE ini, kita kurangi orang-orang yang begitu (terkena OTT). Sebab, dengan digitalisasi serta SPBE ini, interaksi dan pertemuan orang secara langsung sangat terbatas, ” ujar Luhut.
Menurutnya, OTT memang perlu dan dirinya mengaku setuju. Akan tetapi, dengan sistem digitalisasi yang sedang dibangun, menurutnya KPK tak perlu OTT lagi.
Pasalnya sistem digitalisasi tersebut dianggap bisa mencegah sekaligus menekan tindak pidana korupsi.
“Ketika ada orang yang OTT, justru harus dicari solusinya supaya tidak ada lagi orang yang terjerumus menjadi pasien OTT. Solusinya, dengan mengembangkan sistem digitalisasi yang serbatransparan. Tidak ada lagi yang bisa macem-macem. Dengan makin berkembangnya digitalisasi ini, kita berharap ke depan makin kecil yang OTT-OTT itu,” kata Luhut mengungkapkan.
Lebih jauh ia mengatakan, sistem digitalisasi dan SPBE tersebut adalah mimpi lama saat Menpan RB Azwar Anas menjabat Bupati Banyuwangi.
“Sistem digitalisasi kita sekarang sudah berkembang. Contoh Pak Gubernur Ridwan Kamil saja, (dalam) membuat bahan naskah pidato, cukup dengan menuliskan beberapa kalimat saja di aplikasi. Jadi, membuat pidato digital. Kini terjadi revolusi IT (teknologi informasi) yang efeknya untuk kebaikan kita juga. Untuk efisiensi, bisa cegah korupsi, meningkatkan penerimaan negara sekaligus mencerdaskan bangsa ini,” tuturnya.
Ia mengajak kepada para bupati dan wali kota yang hadir pada acara tersebut untuk menyerap dan mengambil ilmu serta pelajaran sistem digitalisasi dan SPBE dari Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang, menurutnya, penerapannya cukup sukses.
“Kita copy (tiru) saja, nggak usah malu. Justru, kita enak punya legalicy sendiri,” tuturnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
