RUANGPOLITIK.COM— Safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah disebut pelanggaran karena curi start kampanye. Politisi Nasdem turut bicara bela Anies, sebut jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum sah sebagai capres, apalagi Anies hanya diusung dari NasDem.
Sehingga tuduhan Anies melakukan kampanye ia anggap keliru. Anies hanya melakukan silaturrahmi ke berbagai daerah sebagai rakyat biasa yang ingin menyerap aspirasi masyarakat yang dia temui.
Effendi Choirie sebagai Ketua DPP Bappilu ( Bidang Pemenangan Pemilu ) Partai Nasdem. Ia mengungkapkan itu merespon komentar Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi.
Anies Baswedan yang belakangan ini melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia, tak mungkin menjadi calon presiden yang diusung koalisi partai politik karena dua alasan mendasar.
“Partai Nasdem masih membutuhkan koalisi dengan partai lain di parlemen untuk mencapai 20 persen presidential threshold,” ujar Effendi Choirie.
Pertama, hingga saat ini koalisi parpol belum terbentuk untuk Pilpres 2024 mendatang.
Kedua, Partai NasDem tak bisa sendirian usung Capres 2024, karena tidak memenuhi persyaratan 20 persen presidential threshold.
Dengan dua alasan ini maka terungkap bahwa Anies Baswedan tak mungkin jadi calon presiden untuk maju dan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.
Puadi menyoroti Anies Baswedan yang belakangan ini melakukan safari politiknya ke berbagai daerah di Indonesia hingga dilaporkan ke Bawaslu RI.
Dikatakannya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan itu, bagi Bawaslu RI, merupakan hal yang tidak etis dan melanggar etika.
Terhadap hal itulah, Effendi Choirie mengatakan, safari mantan Gubernur DKI Jakarta ke berbagai daerah, merupakan bagian dari pendidikan politik yang dilakukan Partai NasDem.
“Kalau Bawaslu mengatakan tidak etis, standar etikanya apa? yang mana?” tanya Effendi Choirie, Jumat 16 Desember 2022.
Menurut dia, safari politik Anies Baswedan itu boleh dibilang tidak etis, jika yang dilakukannya adalah kampanye.
Akan tetapi, lanjut dia, yang dilakukan Mantan Mendikbud RI itu adalah silaturahmi dengan masyarakat yang merupakan bagian dari demokrasi.
“Kalau pertemuan publik dibilang kampanye, apa dasarnya? Itu bagian demokrasi, hak berserikat, hak berkumpul bagi masyarakat,” ujar Effendi Choiri.
Dijelaskannya, silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat, merupakan aktivitas yang normal dilakukan oleh partai politik (parpol) apalagi menjelang pesta demokrasi seperti sekarang.
“Itu juga tugas partai. Dan, tokoh-tokohnya melakukan sosialisasi diri sekaligus pendidikan politik bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Effendi, Anies juga belum tentu maju sebagai capres. Karena Partai Nasdem tak mencukupi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
“Anies bukan pejabat, juga belum resmi sebagai capres dari satu partai yang belum cukup untuk maju,” pungkas dia.
Di gedung parlemen RI, lanjut dia, Partai Nasdem memiliki 59 kursi. Karena itulah Nasdem harus berkoalisi dengan Partai Demokrat yang memiliki 54 kursi dan PKS 50 kursi.
Akan tetapi, kata Effendi Choirie, sampai sekarang koalisi itu belum terbentuk, walau Anies Baswedan terus melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
