RUANGPOLITIK.COM — Kepercayaan publik yang lumayan tinggi kepada pemerintahan Jokowi hingga mencapai 76 persen ditenggarai sebagai bentuk kerja keras pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
Hal ini berbeda sebelumnya dimasa Presiden Soeharto yang bekerja keras saat terjadinya transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Persoalan ini disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal saat memberikan sambutan pada acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12).
Awalnya, Mahfud MD menyinggung soal situasi politik, hukum, dan keamanan Indonesia pada 2023. Kemudian, ia menjelaskan pada 2030 mendatang Indonesia akan berusaha naik dari negara pendapatan menengah ke tinggi.
Selanjutnya, pada 2045 juga disebutkan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi satu dari lima kekuatan ekonomi dunia.
Untuk mewujudkannya, Mahfud mengatakan diperlukan adanya stabilitas politik.
“Nah saudara sekalian, berdasarkan ini, maka apapun itu memerlukan pengawalan, ini jaminan, stabilitas politik dan penegakan hukum itu mutlak,” ujar Mahfud MD.
“Ketika Pak Harto (Soeharto) dulu membangun Orde Baru dari porak-poranda Orde lama. Itu yang pertama ditekankan itu stabilitas politik. Karena kalau stabilitas politik tak ada, endak bisa orang mau investasi, mau usaha, kemudian keamanan juga tidak bisa,” katanya lagi.
Merujuk kepada pengalaman itu, Mahfud menekankan bahwa politik dan keamanan itu menjadi pengawal dari semua.
“Jadi, kalau politik dan keamanan tidak mampu mengawal ini akan gagal kira-kira,” ujarnya.
Mahfud lantas membahas soal potret politik, hukum, dan keamanan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 2022.
Hingga Februari 2022, kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 76 persen.
“Tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, itu di awal tahun ini. Kemudian, politik dan keamanan itu jauh lebih tinggi lagi. Politik dan keamanan itu di atas rata-rata semuanya paling tinggi,” kata Mahfud.
“Tapi, di bulan Juni itu turun menjadi 73 persen, dan sekarang naik lagi jadi 74 persen. Lebih dari 74 persen,” ujarnya lagi.
Merujuk kepada hal itu, menurut Mahfud, strategi untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan adalah cerdik dan waspada mengelola pemerintahan.
“Harus cerdik dan waspada dengan tata kelola pemerintah yang baik. Lalu, Indonesia tentang ini semua ada dalam tujuh langkah yang digariskan mencapai itu, masalah politik hukum dan keamanan ditulis di nomor dua,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
