RUANGPOLITIK.COM — Wacana pemerintah yang masih melakukan impor beras demi mencukupi stok pangan didalam negeri, berdampak pada anjloknya harga gabah di dalam negeri. Kritikan ini disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Rabu (30/11).
“Kebijakan impor beras harus dievaluasi karena berdampak pada anjloknya harga gabah petani dan sangat otomatis menurunkan kesejahteraan petani,” kata Cak Imin.
Tak hanya itu, Cak Imin berpendapat impor beras tak sejalan dengan amanat UU Pangan. Padahal Indonesia negara yang hasil pertanian cukup bagus dibanding negara lain. Dan potensi lahan pertanian untuk peningkatan produksi beras dalam negeri masih terbuka lebar.
“Impor beras juga semakin menjauhkan Indonesia untuk mencapai Kemandirian dan Kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan UU Pangan,” sambungnya.
Cak Imin juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa mensejahterakan petani, serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras, karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.
“Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras,” tutur Cak Imin.
Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor tersebut benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras, sehingga sebelumnya perlu dilakukan pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras.
Dengan begitu, target impor beras justru tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan justru sebaliknya atau merugikan petani.
“Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras,” ujar Cak Imin.
Ke depan, Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.
“Kementan saya minta berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
