RUANGPOLITIK.COM –Aksi ratusan ribu relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Sabtu (26/11) lalu menuai kritikan keras dari elit PDI-Perjuangan. Hal ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengimbau ring satu atau lingkaran kekuasaan tidak bersikap Asal Bapak Senang (ABS) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pernyataan itu sempat ditanyakan kepada pihak Istana.
“PDI Perjuangan mengimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap Asal Bapak Senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. Bahkan prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022).
Imbauan itu tidak terlepas dari sikap PDIP yang menyayangkan tindakan relawan. Hasto secara pribadi sangat menyesalkan adanya elite relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Jokowi hingga menurunkan citranya sebagai presiden.
“Kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah going global dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Sepertinya elite relawan tersebut mau mengambil segalanya, jika tidak dipenuhi keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tetapi jika dipenuhi elite tersebut melakukan banyak manipulasi,” kata Hasto.
Tetapi pihak Istana yang diwakilkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menanggapi pernyataan atau sindiran dari Hasto. Alasannya, banyak hal yang saat ini dilakukan terkait kerja-kerja pemerintahan.
“Ya, banyak kerjaan kita luar biasa kerjaan pemerintahan,” kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Pratikno justru meminta wartawan menanyakan hal-hal terkait kehadiran Jokowi di acara relawan dengan tajuk Nusantara Bersatu kepada panitia acara. Termasuk menyoal pernyataan Hasto mengenai ABS dan kritik terhadap relawan di lingkar kekuasaan.
“Itu nanti tanya panitianya. Kita fokus ke pemerintahan, banyak sekali agenda yang harus kita selesaikan,” kata Pratikno.
Ia lantas menyebutkan sejumlah agenda pemerintahan yang dimaksud. Mulai dari mengawal ratusan projek dari G20, kemudian bencana gempa bumi di Cianjur hingga pemindahan ibu kota negara (IKN).
“Yang ketiga, agenda besar mengenai IKN juga butuh pengawalan yang luar biasa,” kata Pratikno.
Hasto berujar banyak di sekitar Jokowi yang kurang paham bahwa elite relawan tersebut kumpulan berbagai kepentingan. Padahal, lanjut Hasto, seharusnya menyangkut urusan bangsa dan negara, apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama.
Sementara itu, Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menyayangkan sikap para relawan pasca acara di Gelora Bung Karno bersama Presiden Jokowi. Ketua Umum Repdem Wanto Sugito bahkan sampai geram dengan manuver elite relawan yang kini menempel di lingkar kekuasan sekaligus menjadi benalu bagi Jokowi selaku presiden.
Menurut Wanto, Repdem yang merupakan organisasi sayap melihat PDIP juga memberikam reaksi yang sama. Sebagai partai pengusung utama Jokowi sejak wali kota, gubernur, hingga presiden; PDIP tentu menyayangkan aksi relawan dalam acara Nusantara Bersatu. Acara tersebut dianggap Wanto menurunkan level Jokowi.
“Kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat top di dunia melalui Presidensi G20, tiba-tiba turun hanya menjadi presiden relawan,” kata Wanto dalam keterangannya dikutip Minggu (27/11/2022).
Wanto kembali menyoroti kesuksesan presidensi Indonesia di G20 yang ia nilai sangat baik dan bagus berkat kepemimpinan Jokowi. Tetapi gegara acara yang diinisaisi relawan, prestasi Jokowi terkesan menurun.
Relawan Rendahkan Martabat Presiden
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, juga mengkritisi Relawan Jokowi. Menurutnya acara tersebut tidak tepat momentumnya, biayanya juga tinggi. Bahkan dia menyebut, justru merendahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang pada Presidensi KTT G20 diakui dunia.
“Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh Menpora,” ujar Deddy, Minggu (27/11).
PDIP Minta Jokowi Tinggalkan Relawan
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan agar lebih baik meninggalkan relawan yang dinilainya malah menjerumuskan Presiden Jokowi.
Ia tampak kesal dengan Relawan Nusantara Bersatu pendukung Jokowi yang juga Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani soal pernyataannya yang viral di media sosial ‘minta izin tempur’ dengan rival Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau ada relawan yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan itu,” kata Said kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 November 2022.
Said menilai pernyataan Benny dalam video yang viral, sangat tendensius hingga meminta ‘izin tempur’ dengan rival Jokowi. Padahal, instrumen hukum sudah mengatur tegas mengenai ujaran kebencian dan sejenisnya itu.
Menurutnya, tindakan seperti itu sangat tidak etis, apalagi sampai Presiden Jokowi mengintervensi hukum.
“Lho, kamu bayangin saja, minta restu untuk gempur orang, Presiden kita etikanya, Presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum,” tegasnya
“Kalau ada relawan yang seperti itu, itu menakutkan bagi saya,” sambungnya
Relawan Izin Tempur ke Jokowi
Sebelumnya, Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang juga relawan Jokowi, Benny Rhamdani saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara Relawan Jokowi Sabtu lalu meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
“Pak, kita ini pemenang Pak di Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes ingin melawan mereka, kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, nah kalau Bapak tidak mengijinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus… misalnya setiap yang selama ini mencemarkan nama naik menyerang pemerintah adu domba hasut penyebaran kebencian semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum itu Pak yang harusnya dilakukan. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapangan,” kata Benny dalam sebuah video yang viral di media sosial.
PDIP Warning Jokowi Soal Capres
Wakil Sekjen Bidang Internal PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto angkat bicara perihal pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kriteria calon pemimpin masa depan.
Utut menyarankan, Jokowi agar jangan terlalu sering memberikan pernyataan yang terkesan mendukung satu pihak untuk maju di Pilpres 2024.
“Kalau saya beri saran ke pak Jokowi. Jangan terlalu sering membuat clue-clue seperti itu,” kata Utut Adianto, saat ditemui, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11).
“(Itu) saran saya sebagai orang yang mencintai beliau,” ulasnya.
Pengamat: PDIP Jengkel Dengan Relawan Jokowi
Sikap kritis para petinggi PDIP terhadap Relawan Jokowi memang terlihat sangat jelas. Terutama menyangkut pilres ini yang menjadi kejengkelan PDIP, karena Relawan Jokowi mencoba lakukan intervensi kepada PDIP soal pilpres. Pendapat ini disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti, saat dihubungi RuPol, Selasa (29/11).
“Hubungan PDIP dengan relawan-relawan Jokowi memang kurang harmonis. Efek karena para relawan ini terlalu banyak mengurusi perihal hubungan PDIP dengan Ganjar. Sehingga ada kejengkelan di sebagian warga PDIP melihat hal tersebut,” ungkap Ray.
Namun, efek sebaliknya justru malah menguntungkan Ganjar. Ray melihat sikap terbuka terhadap elektoral Ganjar yang terus merangkak naik justru baik karena hubungan Ganjar dan Puan juga mulai kondusif.
“Tapi, saya kira, posisi Ganjar justru makin menguat di lingkungan PDIP. Mungkin karena itulah, pak Jokowi makin terbuka terhadap siapa sosok penggantinya yakni Ganjar,” jelasnya
Namun Ray melihat ada dua alasan mengapa Relawan Jokowi ini berani melakukan aksi terbuka di GBK pada Sabtu(26/1) lalu.
“Perkembangan sikap ini sejalan dengan pertama, elektabilitas Ganjar yang terus dipuncak. Padahal belum deklarasi dan sebaliknya malah diabaikan partai. Kedua lambannya pergerakan elektabilitas Puan Maharani,” ulasnya lugas.
Sehingga Ray melihat, PDIP mulai melunak dan realistis jika suara Ganjar tak terbendung.
“Pada akhirnya, PDIP juga harus realistis dan sekaligus pragmatis. Kalau ada kadernya yang mampu jadi RI satu dan memberi efek elektoral bagi partai, ya tentu harus didorong. Masak partai lain yang ambil keuntungannya,” pungkasnya. (IY)
Editor: Ivo Yasmiati
