RUANGPOLITIK.COM — Posisi Mahfud MD yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ad interim untuk sementara waktu digantikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Penggantian ini ditenggarai karena Mahfud MD sedang melakukan lawatan ke luar negeri yakni India bersama sejumlah ulama. Pesan ini disampaikan Tito usai setelah rapat tentang RKUHP di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11).
“Rekan-rekan sekalian, jadi saya bukan sebagai Mendagri ini, selaku ad interim Bapak Menko Polhukam ya, sebagai koordinator karena Bapak Menko Polhukam sedang ke luar negeri,” kata Tito
Pada saat yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly juga pergi ke luar negeri. Hal itu membuat Tito menjadi koordinator pembahasan RKUHP dari pemerintah.
Sementara itu, terkait pengesahan RKHUP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan mulai mendapat penolakan dari aktivis. Saat ini Tito memimpin tim pemerintah untuk melaporkan perkembangan pembahasan RKUHP kepada Presiden Jokowi. Dia berkata RKUHP tinggal menunggu pengesahan di sidang paripurna DPR.
“Nanti perkembangannya kita tunggu paripurna tingkat II, menunggu kabar dari DPR RI,” ujar Tito.
Sementara itu, penolakan atas disahkannya RKHUP juga terjadi. Anggota Dewan Pers Nini Rahayu menyebutkan terdapat 22 pasal dari 9 sektor di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKHUP yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil dan membatasi ruang gerak pers. Dalam keterangannya, dari 22 pasal itu hanya ada satu pasal yang diakomodasi.
Di lain pihak, perwakilan Komisi III DPR Muhammad Nasir menyampaikan bahwa tidak boleh ada upaya untuk menghalangi pers dalam memenuhi hak dasar yang juga bertentangan dengan demokrasi.
Adapun hak dasar yang dimaksudkan yakni kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik dan kebebasan untuk menyampaikan informasi.
Sebelumnya, Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto menyebut komisinya bersama pemerintah bakal membahas draft akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada 21-22 November 2022. Menurut dia momen ini sebagai penghalusan terakhir dengan pemerintah.
Senin, 14 November 2022, Komisi Hukum menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Bambang menjelaskan, agenda hari ini berupaya mendengarkan masukan terakhir dari aliansi. Kendati demikian, ia menegaskan tidak semua aspirasi bisa diserap.
“Seluruh aspirasi tentu tidak bisa kita serap, wong yang memberikan aspirasi juga beda. Tapi inilah harapan kita untuk mendapatkan KUHP produk anak bangsa,” kata politikus yang akrab disapa Bambang Pacul itu di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Editor: Ivo Yasmiati
