Adapun negara-negara yang menjadi anggota G20 di antaranya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis,Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa
RUANGPOLITIK.COM —Sebagai tuan rumah, Indonesia menjadi tempat penyelenggaraan G20 selama setahun penuh, termasuk Presidensial G20 yang telah diselenggarakan dari 1 Desember 2021 lalu dan KTT G20 pada 15 November 2022 besok.
Meski Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20, sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui pertemuan besar tersebut. Simak sejarah, peran, dan manfaatnya bagi Indonesia berikut.
Apa itu G20?
Mengutip dari situs resmi Bank Indonesia, G20 adalah forum kerja sama multilateral, sebuah istilah dalam hubungan internasional dengan kerja sama antara beberapa negara.
Dalam G20, tergabung 19 negara utama yang disebut memiliki perekonomian besar dan satu lembaga Uni Eropa.
G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global dan 80 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.
Adapun negara-negara yang menjadi anggota G20 di antaranya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis,Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Menurut situs Kemenkeu, pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul karena adanya kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global.
Saat itu, ada pandangan bahwa pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan agar menemukan solusi permasalahan ekonomi global.
Forum kemudian merangkul negara maju dan berkembang agar bisa bergabung demi mengatasi krisis utama yang menimpa Asia, Rusia, dan Amerika Latin.
G20 awalnya merupakan pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Tetapi, sejak tahun 2008, forum ini menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan 2010 lantas dibentuk pembahasan di sektor pembangunan.
Semenjak itu, forum G20 terdiri atas Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track).
Jenis pertemuan G20
G20 memiliki sejumlah sebutan untuk melakukan rapat-rapat penting dan membahas apa saja proyeksi dan kesepakatan yang dilakukan, antara lain:
1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Pertemuan ini yang nantinya akan digelar di Bali, KTT adalah klimaks dari proses pertemuan G20 yang merupakan rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan.
2. Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi
Tingkat pertemuan ini diadakan pada masing-masing area fokus utama forum yang dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang disebut Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG).
Untuk pertemuan para deputi namanya adalah Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD).
3. Kelompok kerja
Terakhir ada pertemuan kelompok kerja (working group), beranggotakan para ahli dari negara G20 dan membahas isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda forum yang lebih luas. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT.
Peran G20
Sejak didirikan pada 199 atas inisiasi anggota G7. G20 telah menunjukkan perannya terhadap beberapa isu global antara lain adalah penanganan krisis keuangan global 2008. Forum ini dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial.
Kemudian menerapkan kebijakan pajak, G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak.
Lalu pada saat masa pandemi Covid-19, G20 telah berkontribusi menanganinya dengan penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah.
Tidak hanya itu, G20 juga berperan dalam isu internasional seperti perdagangan, iklim, dan pembangunan.
Manfaat Indonesia tergabung dalam G20
Indonesia dapat memperoleh manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapinya, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain terutama negara maju.
Dengan sejumlah manfaat tersebut, Indonesia mampu menyiapkan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, negara juga bisa memperjuangkan kepentingan nasionalnya untuk mendapatkan dukungan internasional.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
