RUANGPOLITIK.COM — Presiden Jokowi diminta segera bertindak tegas dalam menentukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk menghindari keriuhan di masyarakat.
Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Jokowi untuk mempertimbangkan kembali penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Kabar penunjukan Heru Budi Hartono beredar seusai Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, kemarin (Jumat, 7/10/2022). Kabar penunjukan ini juga sudah dibenarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Menurut Abdul Fickar Hadjar, seorang Pj apalagi di satu daerah yang berstatus ibukota, harus bersih dari segala macam kasus yang merintanginya. Dalam hal ini, Abdul Fickar Hadjar menyoroti kabar Heru Budi Hartono yang pernah mondar-mandir ke KPK dan kini kembali diungkit publik.
“Agar ketika dia menjalankan jabatannya tidak ada gangguan apapun yang dapat mengganggu tugasnya,” ujar Abdul Fickar, Minggu siang (9/10/2022).
Sehingga kata Abdul Fickar, Presiden Jokowi harus mempertimbangkannya matang-matang agar tidak membuat keriuhan politik akibat penunjukan Heru selaku Kepala Sekretariat Presiden menjadi pengganti Anies Baswedan.
“Jika tetap dilakukan penunjukan, sudah dapat dipastikan akan ada keriuhan politik baru karena daerah yang dipimpinnya termasuk area nasional,” pungkasnya. (Ags)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
