RUANGPOLITIK.COM –Presiden Joko Widodo menyatakan, ia baru akan membahas posisi Muhammad Mardiono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah kisruh di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selesai.
“Ya itu masalah internal di PPP. Saya enggak tahu, itu selesai terlebih dahulu baru kita bicara mengenai masalah Wantimpres,” tutur Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Musyawarah Kerja Nasional PPP menetapkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Dengan demikian, Mardiono mesti mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, anggota Wantimpres memang tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.
Jokowi pun menegaskan, ia masih menunggu kejelasan mengenai masalah yang terjadi di PPP.
“Kalau di situ belum selesai, dan itu wilayahnya internalnya PPP. Kalau di situ sudah, sudah ada kejelasan, baru berbicara mengenai masalah Wantimpres,” tukasnya.
Berita Terkait:
Sah Dilantik Jadi Menpan-RB, Azwar Anas: Birokrasi Menuju Digitalisasi
Siang ini, Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Menjadi Menpan RB
Hasto: Calon Menpan RB Sudah Diserahkan Megawati ke Jokowi
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Wapres: Isi Kursi Menpan-RB dan Wamenlu
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, ia juga belum berkomunikasi dengan PPP setelah mencuatnya kisruh di partai berlambang Kabah itu. “Pak Mensesneg saja belum, apalagi ke saya,” ujar Jokowi.
Mardiono ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa berdasarkan rapat harian DPP PPP yang dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Nasional.
Mardiono mengatakan, pergantian tersebut dilakukan agar Suharso fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Kita melakukan pembagian tugas agar beliau (Suharso) juga fokus menjalankan tugas kenegaraan,” ujar Mardiono kepada awak media, Senin (5/9/2022).
“Yaitu sebagai Menteri Bappenas menghadapi G20, tentu itu adalah kesibukan yang juga memerlukan waktu yang luar biasa,” terangnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
