RUANGPOLITIK.COM –Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menegaskan kepada semua pihak untuk tak menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam permasalahan yang terjadi saat ini. Ia mengatakan, Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam persoalan internal partai.
Presiden Joko Widodo sempat memberikan komentar soal pemecatan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Presiden, hal tersebut merupakan urusan internal partai.
“Kan itu urusan internal PPP. Biar dirampungkan di wilayahnya PPP,” ujar Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengimbau kepada semua pihak, agar tak menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam permasalahan yang terjadi di internal partai.
“Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden, presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali lagi saya tegaskan,” tegas Suharso di hadapan ratusan kader dalam workshop nasional DPRD PPP se-Indonesia, Selasa (6/9/2022).
Berita Terkait:
Meski Diusir Kader, Suharso Monoarfa Paksa Hadir Workshop PPP
Suharso Dicopot Dari Ketum PPP, Golkar: Tidak Ada Perubahan di KIB
Gelombang Menggoyang Suharso Monoarfa dari Kursi Ketum PPP
Pemecatan Suharso Bakal Berdampak ke KIB, PPP Bisa Mencari Koalisi Baru
Suharso mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah dekat. Karena itu, ia mengajak pengurus, kader, dan simpatisan untuk melakukan konsolidasi.
“Yang tidak mau konsolidasi minggir. Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar, sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan,” tegas Suharso.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan bahwa musyawarah kerja nasional (Mukernas) merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar. Forum yang diselenggarakan dengan mekanisme sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) itu telah mengeluarkan fatwa untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum partai.
Asrul menjelaskan, Mukernas PPP dilaksanakan dan mengeluarkan fatwanya pada Ahad (4/9/2022). Dalam Mukernas itu, Majelis Syariah PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP mengeluarkan keputusan pemberhentian Suharso yang telah didukung oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.
“Malam itu memang komunikasi dari keinginan, karena yang hadir dari 34 DPW PPP se-Indonesia itu ada 30 (yang hadir langsung). Kalaupun yang empat tidak hadir bukan karena tidak mau hadir, tapi karena tidak dapat tiket pesawat aja,” ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Ia membantah, Mukernas PPP digelar diam-diam atau tersembunyi dari Suharso. Forum tertinggi kedua tersebut sudah diwacanakan sejak lama mengingat adanya ketegangan antara Suharso dengan ketiga majelis partai berlambang Ka’bah itu.
Ia mengeklaim, Suharso telah mengetahui hasil Mukernas yang memberhentikannya tersebut. Wakil Ketua MPR itu juga menegaskan, PPP tidak terpecah atau terbelah dengan adanya fatwa tersebut.
“Pak Suharso tahu, cuma beliau, jadi jangan dibayangkan kami tidak berkomunikasi dengan Pak Suharso. Ada komunikasi ya itu bahkan sempat telepon-teleponan lah Pak Suharso dengan Pak Mardiono,” tukas Arsul. (ASY)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
